Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Masih Dalami Dugaan Pelanggaran Seleksi Akpol di Polda Jabar

Kompas.com - 07/07/2017, 22:17 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI masih mendalami dugaan pelanggaran pada seleksi calon taruna Akademi Kepolisian (Akpol) di Polda Jawa Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, panitia pusat, bagian SDM, Irwasum, dan Tim Propam Mabes Polri sudah ke sana untuk melakukan invstigasi.

"Hasilnya masih diproses, masih berlangsung. Jadi, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa dituntaskan," kata Rikwanto, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (7/7/2017).

Menurut Rikwanto, jika terbukti ada kesalahan mekanisme yang dilakukan maka akan ada sanksi yang diberikan kepada Irjen Anton Charliyan selaku Kapolda Jawa Barat.

Namun, Rikwanto tak menjelaskan secara rinci mengenai sanksi yang dimaksud.

"Ada aturan sendiri, tergantung penyimpangannya seperti apa," kata Rikwanto.

Sebelumnya, proses seleksi Akpol di Polda Jawa Barat menimbulkan polemik. Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan membuat klasifikasi putra daerah dan nonputra daerah dalam seleksi Akpol di Polda Jabar.

Hal tersebut menuai protes dari orangtua peserta seleksi yang menganggap proses tersebut tidak adil. Adapun Polda Jabar menetapkan 23 taruna dan 4 taruni yang lulus seleksi.

Mabes Polri menganulir keputusan Anton mengenai adanya klasifikasi putra daerah dan putra non daerah dalam seleksi Akpol.

(Baca: Ambil Alih Proses Seleksi Akpol Jabar, Polri Umumkan Calon Taruna yang Lolos)

Keputusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan kebijakan Mabes Polri, di mana klasifikasi kesukuan tidak berlaku dalam seleksi penerimaan tersebut.

Setelah dilakukan pengambilalihan, ada 27 calon taruna dan 4 calon taruni yang dinyatakan lulus untuk seleksi di Polda Jabar. Mereka akan mengikuti tes selanjutnya pada 13 Juli 2017 di tingkat pusat.

Kompas TV Polda Jabar Selidiki Kasus Suap Seleksi Bintara, 2 Ditahan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com