Fadli Zon Anggap Besaran Kenaikan Dana Parpol Tanggung

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai besaran kenaikan dana bantuan partai politik tanggung. Pemerintah berencana menaikannya dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara.

Menurut dia, idealnua dana bantuan parpol adalah senilai Rp 5.000 per suara.

"Ya harusnya bisa Rp 5.000, tanggung. Supaya kita juga mengurangi usaha-usaha pencarian dana dari cara-cara yang lain. Itu salah satu cara untuk mematangkan demokrasi," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7/2017).

Menurut Fadli, seharusnya ada kenaikan dana bantuan parpol yang signifikan. Bahkan, ia mengaku tahun lalu sempat menyampaikan kepada Presiden bahwa dana parpol yang dibutuhkan sekitar Rp 5 hingga 6 triliun.

(Baca: Fahri Menyayangkan Kenaikan Dana Parpol Jadi Bagian Lobi RUU Pemilu)

"Saya rasa itu sangat wajar karena parpol juga bagian dari demokrasi kita. Masih banyak anggaran-anggaran lain yang mungkin perlu di efisiensikan," kata dia.

Fadli menegaskan, parpol merupakan pilar demokrasi yang penting. Sebab, parpol tak boleh membangun usaha untuk membiayai partainya.

"Tidak boleh berusaha, tidak boleh punya perkebunan, tidak boleh punya bengkel, terus membiayai dari mana untuk demokrasi ini ya seharusnya ada kenaikan yang signifikan bayangin ngurusin parpol dari pusat sampai ke tingkat yang bawah," tutur Fadli.

(Baca: Fadli Zon Sebut Jokowi Intervensi Parpol soal "Presidential Threshold")

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan, dana bantuan untuk partai politik tidak mengalami kenaikan selama 10 tahun terakhir. Pada tahun ini, soal peningkatan dana parpol ini akan dibahas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017.

"Sudah 10 tahun dana bantuan parpol tidak naik, jadi diusahakan untuk naik dan dibahas di RAPBN 2017," kata Tjahjo, di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (3/7/2017).

Tjahjo mengatakan, nantinya dana yang diberikan tetap sesuai dengan perolehan suara yang diraih. Adapun yang sudah mendapat persetujuan Kementerian Keuangan, yakni sebesar Rp 1.000 per suara.