Ketua MPR Anggap Pemindahan Ibu Kota Bukan Prioritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai, masih ada banyak prioritas Pemerintah selain pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota lainnya.

Menurut dia, Presiden Joko Widodo sebaiknya merealisasikan terlebih dahulu janji-janji kampanyenya pada 2014 lalu.

"Infrastruktur, tol di Jawa, Sumatera belum selesai. Targetnya kan tahun depan selesai. Belum power plan listrik, sarana irigasi pertanian. Banyak," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

"Kan skala prioritas. Kalau untuk kapan-kapan boleh," sambungnya.

(baca: Pemerintah Targetkan Pemindahan Ibu Kota Dimulai 2018)

Mengenai ide pemindahan ibu kota, Zulkifli mengaku setuju. Apalagi dengan kondisi Jakarta saat ini yang sudah sangat padat.

Selain itu, idealnya ibu kota memang tidak bercampur dengan kota bisnis.

Namun, realisasi ide tersebut, menurut dia, tak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Termasuk jika memulai proses pemindahannya pada 2018.

(baca: Kemungkinan Besar, Ibu Kota Akan Dipindah ke Kalimantan)

Di samping itu, pemindahan ibu kota juga perlu memikirkan kondisi keuangan negara sebab anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit.

"Pindah kecamatan saja perlu anggaran. Kalau mindahin kecamatan bangun kantor camat, kantor kelurahan. Perlu banyak anggaran. Apalagi memindahkan ibu kota kan. Kalau kapan-kapan boleh," tutur Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017).

(baca: Pemerintah Cari Alternatif Ibu Kota Selain Palangkaraya)

Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini.

"Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat.

Ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota ini. Mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota.

Nantinya Bappenas yang akan memimpin kementerian dan lembaga lain dalam menjalankan rencana ini.