Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MA: Rekrutmen Hakim Dimulai Pertengahan Juli

Kompas.com - 28/06/2017, 13:54 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA), Witanto mengatakan, proses rekrutmen hakim akan dimulai pada pertengahan Juli 2017.

Rekruimen tersebut untuk mengisi formasi hakim-hakim di sejumlah pengadilan.

"Rencananya pembukaan pendaftaran akan dilakukan pada pertengahan Juli tahun ini," kata Witanto saat dihubungi, Rabu (28/6/2017).

Namun, Witanto belum bisa memastikan tanggal pendaftaran dimulai. Bagitu juga dengan persyaratan yang harus dipenuhi para pendaftar.

Saat ini, MA sedang mempersiapkan mekanisme rekrutmen tersebut.

"Dari MA sedang membuat regulasi untuk membentuk panitia penerimaan dan tata cara penerimaan pendaftaran," kata dia.

Proses seleksi hakim digelar sehubungan terbitnya Peraturan MA (Perma) Nomor 2 Tahun 2017 yang berisi tentang pelaksanaan pengadaan hakim secara internal dan disetujuinya permintaan MA oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait formasi hakim.

"Yang telah mendapat persetujuan Kemenpan RB adalah 1.684 orang (hakim) dengan rekrutmen sementara menggunakan sistem rekrutmen CPNS sebelum UU Jabatan Hakim selesai diundangkan (masih dibahas di DPR)," kata Witanto.

Sementara itu, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) menyampaikan bahwa KY berharap agar MA tidak hanya fokus pada pemenuhan jumlah kebutuhan dalam proses rekrutmen hakim.

Sedianya, MA dalam melakukan seleksi juga fokus pada kemampuan peserta menguasai bidang hukum dan peradilan.

Menurut Farid, saat ini masyarakat Indonesia menginginkan adanya generasi hakim yang baru dan jauh lebih baik.

Oleh karena itu, MA harus benar-benar selektif agar publik merasa yakin bahwa rekrutmen hakim ini akan memberikan kepastian keadilan yang lebih baik bagi masyarakat.

KY, kata Farid, menyarankan agar proses rekrutmen tidak hanya dilakukan satu kali.

Sebab untuk memeroses calon hakim dengan jumlah kebutuhan sekitar 1.600 orang hakim akan menjadi beban yang sangat berat, apalagi bila dilakukan dalam waktu bersamaan.

"Bisa juga dibagi dalam beberapa bagian, tidak dalam satu kali pukul (perekrutan)," kata Farid melalui pesan singkatnya, Jumat (23/6/2017).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com