Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarah Halalbihalal, Ancaman Disintegerasi dan Pertemuan Jokowi-GNPF MUI

Kompas.com - 28/06/2017, 10:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Mereka harus duduk satu meja dan bicara satu sama lain. Saling memaafkan, saling menghalalkan.

'Thalabu halal bi thariqin halal'. Artinya, mencari penyelesaian masalah atau mencari keharmonisan hubungan dengan cara mengampuni kesalahan (memaafkan).

Alur pemikiran itu kemudian membawa K.H Wahab pada sebuah istilah yang hingga saat ini dikenal luas di Indonesia, halalbihalal.

Usul itu diterima dengan baik oleh Bung Karno. Saat Idul Fitri tiba, ia mengundang seluruh tokoh politik ke Istana untuk mengikuti acara halalbihalal.

Untuk pertama kalinya semenjak perbedaan pendapat di antara mereka muncul, para elite politik yang berbeda-beda itu duduk di satu meja dan momen tersebut dinilai babak baru menyusun kekuatan dan persatuan bangsa.

Sejak saat itu, acara tatap muka, berbincang-bincang serta saling bersalam-salaman tersebut diikuti oleh instansi pemerintah hingga masyarakat luas hingga saat ini.

Halalbihalal di Istana kini

Tepat pada Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1438 Hirjiah atau Minggu (25/6/2017), Presiden Joko Widodo menerima pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

Selama ini, GNPF-MUI dikenal gencar mengkritik pemerintah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo.

Salah satunya lewat berbagai aksi unjuk rasa di Ibu Kota demi menindaklanjuti proses hukum Basuki Tjahaja Purnama atas perkara penodaan agama.

Wakil Ketua GNPF-MUI Zaitun Rasmin mengatakan, pertemuan ini merupakan langkah awal rekonsiliasi.

"Silaturahim ini tentu harus ada tujuan-tujuannya. Ingin memperbaiki kondisi, silaturahim, meningkatkan komunikasi. Itu kan ke arah sana, ke arah rekonsiliasi," ujar Zaitun, usai pertemuan.

Dalam konferensi pers GNPF-MUI yang digelar pada Selasa (27/6/2017), Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir mengatakan, pertemuan pihaknya dengan Presiden Joko Widodo menyiratkan pesan penting untuk seluruh rakyat Indonesia.

"Kami ingin menyampaikan pesan, dalam proses menyelesaikan masalah itu harus lewat dialog, lewat silaturahim, membuka hati dan membuka diri dalam menerima masukan-masukan," ujar Bachtiar dalam konferensi pers di Aula AQL Islamic Center, Tebet, Jakara Selatan, Selasa.

GNPF-MUI mengidam-idamkan Indonesia yang damai, bersatu dan kuat sekaligus berdaulat. Para ulama GNPF-MUI tidak ingin ada perpecahan di antara elemen masyarakat Indonesia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com