Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Bertemu GNPF-MUI, Ini Tanggapan Relawan Jokowi

Kompas.com - 26/06/2017, 09:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) dipandang positif oleh kelompok relawan Jokowi.

Ketua Barisan Relawan Jokowi for Presiden (Bara JP) Sihol Manulang mengatakan, pertemuan tersebut membuktikan bahwa Presiden Jokowi adalah pemimpin untuk semua elemen bangsa ini.

"Jokowi telah membuktikan, dia Presiden untuk semua. Bagi Jokowi, semua potensi yang dimiliki bangsa ini hendaknya didayagunakan untuk kemajuan bangsa," ujar Sihol melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (26/6/2017).

(baca: Saat Jokowi dan GNPF-MUI Bertemu...)

Sihol melihat, memang demikian gaya Jokowi. Berkomunikasi dengan siapa pun dan mendengar apa yang menjadi keluhan.

"Demi kemajuan bangsa, Jokowi mau bertemu, berdialog dan bekerja sama dengan siapapun," ujar Sihol.

"Kesediaan Jokowi untuk bertemu (GNPF-MUI) juga sebagai ajakan kepada kita semua agar kita jangan lagi berkutat kepada soal-soal kecil. Ingat ya, Jokowi pernah bilang, bangsa lain sudah sedemikian majunya di dalam tekonologi, sementara kita masih berkutat pada hal kecil yang hanya kulit, bukan isi," lanjut dia.

(baca: Istana Klaim GNPF-MUI Mendukung Kebijakan Jokowi)

Jika ada anggapan bahwa pertemuan itu merupakan bentuk Jokowi merangkul musuh politik, Sihol tidak setuju.

Dia berpendapat, sejatinya GNPF-MUI bukan lah musuh Jokowi. Hubungan Jokowi dengan GNPF-MUI selayaknya dua pihak berbeda pendapat di alam demokrasi. Hal itu lumrah terjadi.

Melalui pertemuan itu juga, Sihol berharap secara khusus GNPF-MUI memahami jalan pikiran Jokowi.

"Kami berharap pertemuan dengan Jokowi akan membuat GNPF-MUI lebih memahami jalan pikiran Jokowi dan semoga Jokowi memperoleh masukan yang sangat berguna dari GNPF-MUI," ujar Sihol.

(baca: Ini Kronologi Pertemuan Mendadak Jokowi dengan Pimpinan GNPF-MUI)

Untuk pertama kalinya, pimpinan GNPF-MUI bertemu dengan Presiden Jokowi. Pertemuan digelar di Ruang Oval Istana Merdeka, Jakarta tepat pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah atau Minggu (25/6/2017) kemarin.

Selama ini, GNPF-MUI dikenal gencar melancarkan kritik ke pemerintah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo.

Salah satunya melalui berbagai aksi unjuk rasa di Ibu Kota demi menindaklanjuti proses hukum Basuki Tjahaja Purnama atas perkara penodaan agama.

Pimpinan GNPF-MUI yang hadir, antara lain Dewan Pengawas Yusuf Muhammad Martak, Ketua Bachtiar Nasir, Wakil Ketua Zaitun Rusmin, juru bicara Kapitra Ampera serta pengurus lainnya, yakni Habib Muchsin serta Muhammad Lutfi Hakim.

Sementara itu, Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir mengakui bahwa pertemuan itu berlangsung hangat.

"Lebih cair suasana pertemuannya. Suasana Lebaran beda lah dengan suasana demo," ujar Bachtiar.

Presiden mempersilahkan para pimpinan GNPF-MUI untuk bicara satu per satu, menyampaikan apa saja keluh kesah sekaligus masukan mereka terhadap pemerintah.

Presiden Jokowi juga bercerita banyak kepada para pimpinan GNPF-MUI. Wakil Ketua GNPF-MUI Zaitun Rasmin mengatakan, pertemuan ini merupakan langkah awal rekonsiliasi.

"Silaturahim ini tentu harus ada tujuan-tujuannya. Ingin memperbaiki kondisi, silaturahim, meningkatkan komunikasi. Itu kan ke arah sana, ke arah rekonsiliasi," ujar Zaitun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com