Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kronologi Pertemuan Mendadak Jokowi dengan Pimpinan GNPF-MUI

Kompas.com - 25/06/2017, 14:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI), tepat pada Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriah atau Minggu (25/6/2017), terbilang mendadak.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, saat Jokowi menggelar halalbihalal di Istana Negara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin menghubunginya.

Menag menyampaikan bahwa pimpinan GNPF-MUI ingin bersilaturahim dengan Presiden.

"Saat open house tadi, Pak Presiden saya lapori (GNPF-MUI) ingin bertemu. Presiden bilang, 'loh ini kan open house, ya siapa saja kita tunggu'," ujar Pratikno di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Minggu.

(baca: Mendadak, Jokowi Terima GNPF-MUI di Istana)

Melihat respons positif Presiden itu, Pratikno langsung menghubungi Menag Lukman kembali.

Pratikno juga berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto untuk mengundang GNPF-MUI ke Istana.

Awalnya, pertemuan ingin dilangsungkan pada sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, rupanya para pimpinan GNPF-MUI itu baru bisa datang lebih dari pukul 11.00 WIB.

(baca: Kirim Surat ke Jokowi, Pengacara Minta Kasus Rizieq Dihentikan)

Presiden Jokowi yang saat itu sudah berada di kediaman Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, lalu kembali ke Istana Presiden.

"Akhirnya Pak Presiden kembali lagi ke sini dari TU (Teuku Umar). Akhirnya jadilah silaturahim tersebut di sini, Istana," ujar Pratikno.

(baca: Rizieq Surati Jokowi Minta Kasusnya Dihentikan, Ini Komentar Polri)

Pertemuan itu berlangsung sekitar 20 menit. Para pimpinan GNPF-MUI yang hadir, antara lain Ketua GNPF-MUI Bachtiar Nasir, Wakil Ketua Umum GNPF-MUI Zaitun Rasmin dan tim advokasi GNPF-MUI Kapitra Ampera.

Sementara, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com