Mendadak, Jokowi Terima GNPF-MUI di Istana

Kompas.com - 25/06/2017, 13:12 WIB
Presiden Joko Widodo saat menerima pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/6/2017). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat menerima pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/6/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Minggu (25/6/2017) siang, menerima pimpinan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GMPF-MUI).

Pengamatan Kompas.com, pertemuan itu dilangsungkan di Istana Merdeka.

Pimpinan GNPF-MUI yang hadir, antara lain GNPF-MUI Bachtiar Nasir dan Wakil Ketua GNPF-MUI Zaitun Rasmin.

Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.

Mensesneg Pratikno mengatakan, acara pertemuan itu terbilang mendadak. Pertemuan itu digagas oleh GNPF-MUI.

"Karena ini Hari Raya Idul Fitri, open house. Maka Presiden menerima siapa saja yang datang," ujar Pratikno.

Hingga pukul 13.03 WIB, pertemuan itu masih berlangsung. Belum diketahui apa topik pembicaraan antara GNPF-MUI dengan Presiden Jokowi.

Namun, tampak tawa terselip di sela-sela pertemuan itu.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Kemenristek Uji Klinis Plasma Konvalesen, Tingkat Keberhasilan 70 Persen

Nasional
Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Jaksa Pinangki Didakwa Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra hingga Pemufakatan Jahat

Nasional
Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Pemerintah Diminta Perkuat Aturan Perbesaran Gambar Peringatan Bahaya pada Kemasan Rokok

Nasional
KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

KPU Targetkan Revisi PKPU Pilkada Selesai Paling Lambat Kamis Besok

Nasional
Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Setelah Dirawat 23 Hari di ICU, Pernapasan Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Mulai Optimal

Nasional
Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Kemenristek Kembangkan Dua Alat Test untuk Covid-19

Nasional
Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Kapan Indonesia Bisa Umrah? Ini Penjelasan Konsul Haji KJRI Jeddah

Nasional
Ketua Wadah Pegawai KPK Dijatuhi Sanksi Ringan oleh Dewan Pengawas

Ketua Wadah Pegawai KPK Dijatuhi Sanksi Ringan oleh Dewan Pengawas

Nasional
Usai Operasi Mata, Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Terpaksa Tengkurap Selama 3 Minggu

Usai Operasi Mata, Polisi Korban Penganiayaan Oknum TNI Terpaksa Tengkurap Selama 3 Minggu

Nasional
Di Sidang Umum PBB, Jokowi Minta Kerja Sama Kesehatan Global Diperkuat

Di Sidang Umum PBB, Jokowi Minta Kerja Sama Kesehatan Global Diperkuat

Nasional
Umrah Akan Dibuka Bertahap, Komisi VIII Minta Kemenag Pastikan Tak Ada Kendala

Umrah Akan Dibuka Bertahap, Komisi VIII Minta Kemenag Pastikan Tak Ada Kendala

Nasional
Jokowi Tetapkan Dewan Komisioner LPS, Anak Buah Luhut Jadi Ketua

Jokowi Tetapkan Dewan Komisioner LPS, Anak Buah Luhut Jadi Ketua

Nasional
Wapres Dorong NU Berperan Menggerakkan Ekonomi Warga

Wapres Dorong NU Berperan Menggerakkan Ekonomi Warga

Nasional
Memburuk, Kondisi Penularan Covid-19 di 85 Wilayah

Memburuk, Kondisi Penularan Covid-19 di 85 Wilayah

Nasional
KPU: Penetapan Peserta Pilkada 2020 Tak Mengundang Paslon

KPU: Penetapan Peserta Pilkada 2020 Tak Mengundang Paslon

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X