Voucher Uang Rp 2 Miliar untuk Patrialis Ditulis Inisial MK

Kompas.com - 19/06/2017, 15:00 WIB
Sidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/6/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINSidang pemeriksaan saksi untuk terdakwa mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/6/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Voucher uang senilai Rp 2 miliar yang ditujukan kepada Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, diberi inisial MK. Hal itu terungkap dalam persidangan terhadap Patrialis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (19/6/2017).

Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Basuki Hariman dan Ng Fenny, dua orang yang diduga memberikan suap kepada Patrialis.

Awalnya, majelis hakim menanyakan kepada Fenny, apa maksud inisial MK yang tertulis dalam laporan pembukuan perusahaannya. Dalam catatan pembukuan itu ditulis adanya penarikan uang Rp 2 miliar untuk keperluan MK.

"MK itu maksudnya Muhammad Kamaludin. Itu kode saya sama Pak Basuki," ujar Fenny kepada majelis hakim.

(Baca: Patrialis: Demi Allah, Tidak Pernah Satu Rupiah Pun Saya Terima Uang )

Dalam kasus ini, Patrialis didakwa  menerima 70.000 dollar AS, Rp 4 juta dan dijanjikan uang Rp 2 miliar yang belum terlaksana. Segala pemberian itu disampaikan Basuki dan Fenny melalui orang dekat Patrialis, Kamaludin.

Menurut Fenny, ia pernah diminta oleh Basuki yang merupakan atasannya, untuk menyiapkan uang Rp 2 miliar yang akan diberikan kepada Kamaludin. Selanjutnya, Fenny meminta Dewi, staf bagian keuangan, agar mencatat penarikan uang itu untuk keperluan MK.

(Baca: Disebut Ditangkap Bersama Wanita, Patrialis Merasa Dibunuh Karakternya)

Majelis hakim kembali menanyakan kepada Fenny, apakah ia mengetahui bahwa nama Kamaludin tidak menggunakan Muhammad. Namun, Fenny menjelaskan bahwa istilah MK itu sudah sering ia gunakan saat berbicara dengan Basuki.

"Saya suruh tulis di voucher dengan tulisan MK, karena Bu Dewi kalau ambil uang selalu tanya ditulisnya untuk keperluan apa," kata Fenny.

Kompas TV Hakim Konstitusi non aktif. Patrialis Akbar menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di gedung Komisi Pemberantas Korupsi, Jakarta. Ia diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap lebih dari 2 miliar Rupiah.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Arief Budiman Sempat Semobil dengan Ketua KPU Sulsel

Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Arief Budiman Sempat Semobil dengan Ketua KPU Sulsel

Nasional
Kemensos Tuntaskan Penyaluran Santunan Penanganan Bencana Tsunami di Sulawesi Tengah

Kemensos Tuntaskan Penyaluran Santunan Penanganan Bencana Tsunami di Sulawesi Tengah

Nasional
Aturan Belum Final, KPU Buka Peluang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Dilakukan secara Daring

Aturan Belum Final, KPU Buka Peluang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Dilakukan secara Daring

Nasional
Mulai Pekan Depan, Dokter dan Tenaga Kesehatan Dapat Tes 'Swab' Gratis

Mulai Pekan Depan, Dokter dan Tenaga Kesehatan Dapat Tes "Swab" Gratis

Nasional
Pemerintah Dinilai Tak Punya Rencana Jangka Panjang sejak Awal Tangani Covid-19

Pemerintah Dinilai Tak Punya Rencana Jangka Panjang sejak Awal Tangani Covid-19

Nasional
Arief Budiman Positif Covid-19, KPU Telusuri Sumber Penularan

Arief Budiman Positif Covid-19, KPU Telusuri Sumber Penularan

Nasional
Ahli Epidemiologi: Masker adalah Vaksin Terbaik, Jangan Tunggu yang Belum Pasti

Ahli Epidemiologi: Masker adalah Vaksin Terbaik, Jangan Tunggu yang Belum Pasti

Nasional
ICW Kritik Banyaknya Perwira Tinggi Polri di KPK

ICW Kritik Banyaknya Perwira Tinggi Polri di KPK

Nasional
Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris Positif Covid-19

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Imbau Dokter yang Memiliki Komorbid Tidak Praktik Dahulu

Satgas Covid-19 Imbau Dokter yang Memiliki Komorbid Tidak Praktik Dahulu

Nasional
Pemerintah Siapkan Banyak Hotel untuk Istirahat Dokter dan Tenaga Kesehatan

Pemerintah Siapkan Banyak Hotel untuk Istirahat Dokter dan Tenaga Kesehatan

Nasional
KPU Sebut Aturan soal Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Belum Final

KPU Sebut Aturan soal Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Belum Final

Nasional
Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Sempat Berkunjung ke Makassar dan Depok

Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Sempat Berkunjung ke Makassar dan Depok

Nasional
Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Nasional
Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X