Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Minta Kesediaan Novel Diperiksa Terkait Kasusnya

Kompas.com - 15/06/2017, 18:03 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian RI (Polri) menunggu kesediaan dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, yang menjadi korban penyerangan, untuk menjalani pemeriksaan terkait kasusnya.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul, mengomentari tindakan yang dilakukan Novel, yaitu memberikan informasi kepada media bahwa ada seorang jenderal polisi yang ikut terlibat.

Menurut Novel, dugaan keterlibatan jenderal polisi ini menyebabkan pengusutan kasusnya menjadi lama.

"Kami menunggu kapan pemeriksaan itu bisa dilakukan, dan kami berharap itu bisa supaya terang-benderang," kata Martinus, kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

"Keterangan saksi korban itu penting sekali. Seyogianya disampaikan ke penyidik, bukan ke media," kata dia lagi.

Baca: Novel Baswedan Ungkap Ada Jenderal Polisi Terlibat Teror Terhadapnya

Martinus menjelaskan, informasi yang disampaikan Novel baru akan mempunyai nilai pembuktian apabila disampaikan kepada penyidik, dan dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan.

"Jadi kami berharap Novel Baswedan bersedia untuk diperiksa untuk melengkapi informasi," ujar Martinus.

Menurut Martinus, pihak kepolisian sudah dua atau tiga kali melayangkan permohonan pemeriksaan kepada Novel.

"Namun (Novel) belum bersedia karena alasan medis," kata Martinus.

"Kami tentu berharap informasi yang disampaikan Novel itu bisa dituangkan dalam pemeriksaan, BAP. Sehingga nilainya adalah sebuah nilai pembuktian, yang bisa kami uji dengan informasi lainnya," lanjut dia.

Dugaan keterlibatan jenderal polisi

Dalam sebuah wawancara kepada Time, Novel mengatakan, serangan yang diarahkan kepadanya terkait sejumlah kasus korupsi yang ditanganinya.

Dalam perhitungan Novel, serangan air keras itu merupakan kali keenam dia mendapat serangan terkait pekerjaannya sebagai penyidik KPK.

Baca: Polri Minta Novel Baswedan Beri Keterangan kepada Polisi, Bukan Media

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com