Kamis Siang, Pansus Hak Angket KPK Gelar Rapat Perdana

Kompas.com - 08/06/2017, 11:40 WIB
Ketua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar Sudarsa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agun Gunandjar Sudarsa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/6/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Khusus (Pansus) hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melaksanakan rapat internal, Kamis (8/6/2017) siang. Rapat ini merupakan rapat perdana setelah rapat pemilihan pimpinan pansus, Rabu (7/6/2017) kemarin.

Ketua pansus hak angket KPK, Agun Gunandjar menuturkan, Rabu malam pimpinan pansus telah merumuskan agenda dalam bentuk kerangka dan mekanisme kerja pansus.

"Kerangka dan mekanisme kerja pansus seperti apa, tentang tujuan penyelidikan seperti apa, objek penyelidikannya bagaimana, metode pendekatannya seperti apa," ujar Agun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

"Rapat internal jam 14.00 WIB mungkin agak mundur karena jam 13.00 WIB ada paripurna," sambung dia.

(Baca: Manuver Amien Rais dan Maju Mundurnya Sikap PAN soal Hak Angket)

Pembahasan awal, kata Agun, adalah soal agenda kerja dan mekanisme kerja pansus. Hal itu dilakukan agar pembahasan pansus sesuai dengan tujuan awal penyelidikan, yakni berkaitan dengan menjaga kepatuhan KPK terhadap konstitusi dan perundangan-undangan yang berlaku. Selain itu juga efektivitas dan efisiensi dalam rangka praktik pemberantasan korupsi.

"Agenda kerja itu kami susun secara keseluruhan bagaimana mekanisme kerjanya, siapa pihak-pihak yang dipanggil termasuk anggarannya," tutur Anggota Komisi III DPR RI itu.

Adapun saat ini, tujuh fraksi telah mengirimkan anggotanya ke pansus. Adapun Fraksi PKS telah secara resmi menyampaikan sikapnya pada forum sidang paripurna bahwa mereka tak akan mengirinkan perwakilan.

Penolakan juga diungkapkan Fraksi Partai Demokrat. Sedangkan Fraksi PKB masih belum mengirimkan anggota namun belum ada sikap resmi yang menyatakan penolakan terhadap hak angket KPK.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Sebut Pemotongan Hewan Kurban Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Menko PMK Sebut Pemotongan Hewan Kurban Harus Disesuaikan dengan Zonasi Covid-19

Nasional
2.657 Kasus Baru Covid-19, Rekor Penambahan Tertinggi Sejak 2 Maret

2.657 Kasus Baru Covid-19, Rekor Penambahan Tertinggi Sejak 2 Maret

Nasional
UPDATE 9 Juli: Tambah 58, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 3.417

UPDATE 9 Juli: Tambah 58, Total Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 3.417

Nasional
Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

Kemendikbud: Akses Fasilitas Penunjang Pembelajaran Campuran Perlu Diperluas

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

UPDATE: Bertambah 2.657, Kasus Covid-19 di Indonesia Lampaui 70.000

Nasional
Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Penyelidikan Dugaan Korupsi Pejabat UNJ Dihentikan, Ini Respons KPK

Nasional
PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

PDI-P Usung Keponakan Prabowo Jadi Calon Wakil Wali Kota Tangsel

Nasional
Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Demi Cegah Buronan Berbisnis di Luar Negeri, MAKI Usul Pemerintah Segera Cabut Paspor Mereka

Nasional
Diplomasi 'High Level', di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Diplomasi "High Level", di Balik Proses Ekstradisi Maria Pauline Lumowa

Nasional
Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Ekstradisi Maria Pauline Lumowa Dinilai Tutupi Malu Menkumham Kebobolan Djoko Tjandra

Nasional
Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Kemenkes Sosialisasikan Flu Babi G4 ke Peternak di Indonesia

Nasional
Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Wapres: Proyek Berbiaya Besar Ditunda hingga 2022 atau 2023

Nasional
Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Maria Pauline Ditangkap, MAKI: Semestinya Bisa Juga Tangkap Djoko Tjandra, Eddy Tansil, dan Kakap lainnya

Nasional
Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Wapres Sebut Harus Ada Revisi RPJMN agar Ekonomi Kembali Pulih

Nasional
PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

PDI-P: Pencopotan Rieke dari Pimpinan Baleg Bukan karena Polemik RUU HIP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X