Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis '98 Minta Amien Rais Klarifikasi Aliran Dana di Pengadilan

Kompas.com - 07/06/2017, 17:10 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Rumah Gerakan '98 Bernard Ali Mumbang Halolo menyarankan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memberikan klarifikasi soal dugaan aliran dana hasil korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di persidangan.

Bernard berharap, sebagai tokoh nasional Amien Rais bisa menaati aturan hukum dengan menyampaikan fakta di pengadilan.

"Saya menyarankan kepada Amien Rais agar memberi contoh untuk tunduk kepada hukum sebagaimana warga negara lain dengan memberikan klarifikasi fakta di forum persidangan, bukan di tempat lain," ujar mantan aktivis reformasi 1998 itu di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (7/6/2017).

Amien Rais sempat berencana menemui pimpinan KPK untuk memberikan klarifikasi setelah namanya disebut dalam fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Jaksa KPK mengungkapkan bahwa Amien menerima enam kali pemberian uang yang jumlah totalnya sebesar Rp 600 juta.

Uang tersebut diduga berasal dari keuntungan perusahaan swasta yang ditunjuk langsung oleh Menteri Kesehatan saat itu, Siti Fadilah Supari, untuk menangani proyek pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan.

Meski demikian, pimpinan KPK menolak memenuhi permintaan Amien Rais untuk bertemu. Bernard pun meminta KPK berani mengusut dugaan keterlibatan Amien Rais dalam kasus tersebut.

Menurut dia, para aktivis reformasi 1998 yang tergabung dalam Rumah Gerakan '98 berkomitmen untuk mendukung upaya KPK dan menjaga lembaga antirasuah itu dari adanya potensi intimidasi dari kelompok tertentu.

"Kami mengajak masyarakat untuk mendukung segenap proses pemberantasan korupsi dan menolak opini pemberantasan korupsi dapat memicu konflik horizontal," ucap Bernard.

Selain itu, Bernard juga meminta KPK tidak perlu menggubris sebutan Bapak Reformasi yang diberikan oleh kelompok tertentu kepada Amien Rais.

Dia menolak julukan itu diberikan kepada siapa pun sebab gerakan reformasi merupakan gerakan rakyat yang dipelopori oleh mahasiswa.

"Kami menolak julukan Bapak Reformasi disematkan kepada siapa pun, sebab kami menyadari gerakan reformasi merupakan gerakan rakyat yang dipelopori mahasiswa," ucapnya.

Menurut jaksa, sejumlah uang yang diterima sebagai keuntungan pihak swasta juga mengalir ke rekening Amien Rais.

(Baca: Jaksa Sebut Uang Kasus Korupsi Siti Fadilah Mengalir ke Rekening Amien Rais)

Dalam kegiatan pengadaan alkes untuk mengatasi KLB pada tahun 2005, Siti membuat surat rekomendasi mengenai penunjukan langsung.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 Suplier Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com