Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Heran Pilkada DKI Selesai, tetapi Suhu Politik Masih Panas

Kompas.com - 06/06/2017, 10:05 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui, riuh rendah dan panas dinginnya situasi politik Indonesia, disebabkan oleh Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Ini sebetulnya dimulai dari Pilkada. Sebetulnya, dalam perhelatan politik itu biasa saja, jadi hangat atau panas. Tetapi setelah rakyat memutuskan, biasanya sudah adem lagi," ujar Jokowi saat diwawancarai tim Kompas.com di Ruangan Oval, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/6/2017).

Hal itu terbukti dalam ratusan perhelatan Pilkada serentak yang sudah dimulai sejak 2015 lalu. Namun, merasakan suhu politik yang tidak kunjung turun pasca-Pilkada, khususnya Pilkada DKI Jakarta, membuat Jokowi merasa sedikit bertanya-tanya.

(Baca: Ini Pidato Lengkap Jokowi soal Gejolak Perpecahan di Tengah Masyarakat)

"Terutama di Pilkada DKI ya. Rayat sudah memutuskan pilihannya, juga sudah ditetapkan KPUD. Kok ini masih terus-terusan?" lanjut dia.

Jokowi enggan menduga sebab dari fenomena itu. Dia hanya mengimbau elite politik, partai politik, tim sukses hingga kandidat pasangan calon memberikan pembelajaran berpolitik yang beradab kepada masyarakat.

"Inilah perlunya elite politik, partai politik, tim sukses, kandidat memberikan pembelajaran kepada masyarakat, berpolitik itu seperti apa sih?" ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi, Riak Perpecahan, dan Semangat Persatuan)

"Berpolitik yang santun, berpolitik yang berkeadaban, berpolitik yang bisa mencerahkan masyarakat. Lewat adu ide, lewat adu gagasan, lewat adu program. Saya kira ke depan harus pembelajaran-pembelajaran seperti itu yang harus kita kedepankan," lanjut dia.

Sebab, rakyat Indonesia itu butuh sosok teladan dalam hal menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Enggak usah banyak omong lah, kasih contoh, ya sudah. Ya yang paling penting itu, contoh," ujar Jokowi.

Kompas TV Dinamika politik di Ibu Kota pasca vonis 2 tahun penjara terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus penodaan agama belum juga mereda.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jamaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com