Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Jangan Sampai Kita Ini Kayak Negara Barbar, Main Hakim Sendiri

Kompas.com - 06/06/2017, 08:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, negara tidak akan memberikan ruang kepada anggota masyarakat yang main hakim sendiri. Pernyataan tersebut menyusul munculnya tindak persekusi di Indonesia yang dilakukan oleh organisasi masyarakat tertentu.

"Enggak boleh kita memberikan ruang masyarakat main hakim sendiri," ujar Jokowi saat tim Kompas.com mewawancarainya di Ruangan Oval, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/6/2017).

"Jangan sampai kita ini kayak negara barbar saja, semuanya bisa main hakim sendiri. Enggak bisa," lanjut dia.

(Baca: Persekusi Fiera Lovita: Diburu, Diteror, dan Diintimidasi... )

Polri harus tegas melakukan penegakan hukum. Jika ada pihak yang tak terima dengan sikap atau pernyataan pihak lain, seharusnya jalur hukumlah yang ditempuh.

Demikian juga jika ada pihak yang melakukan aksi main hakim sendiri, polisi juga tidak boleh takut menindaknya.

"Saya kira polisi sudah tegas dalam mengatasi itu. Yang misalnya ada Kapolres ragu-ragu, langsung ganti. Perintah kita juga jelas kan," ujar Jokowi.

Diberitakan, sejumlah aksi persekusi terjadi di tanah air, baru-baru ini. Salah satunya menimpa seorang dokter di RSUD Solok bernama Fiera Lovita. Fiera diintimidasi dan diancam oleh ormas tertentu karena status di salah satu media sosial.

(Baca: AKBP Dony Setiawan, Pemukul Bandar Narkoba yang Ditunjuk Kapolri Tumpas Persekusi di Solok)

Menurut ormas itu, Fiera dianggap melecehkan tokoh ormas itu. Meski Fiera sudah meminta maaf, teror, ancaman sekaligus intimidasi masih diterima Fiera hingga saat ini.

Tidak hanya orang dewasa, anak di bawah umur juga jadi korban. Mario, warga Jakarta Timur juga diperlakukan sama oleh anggota ormas tertentu. Tidak hanya diintimidasi, ia dipukuli agar minta maaf kepada ormas tersebut.

Kompas TV Polda Metro Jaya masih berusaha meminta keterangan rekan korban untuk pengembangan kasus ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com