Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/06/2017, 05:47 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Tingkat kepuasan publik terhadap penanganan kasus terorisme yang dilakukan pemerintah dalam hal menangkap pelaku dan jaringan teror terbilang tinggi.

Hal tersebut mengemuka pada jajak pendapat oleh Litbang Kompas, yang dipublikasikan, Senin (5/6/2017).

Sebanyak 53,7 persen responden dalam jajak pendapat ini merasa puas dengan penanganan kasus terorisme yang dilakukan pemerintah dalam hal menangkap pelaku dan jaringan teror.

Adapun yang tidak puas sebanyak 46,1 persen, sedangkan 0,2 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

Sementara dalam hal pemberian hukuman pada pelaku teror, sebanyak 56 persen responden merasa puas. Sedangkan yang tidak puas 42,1 persen dan 1,9 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

Namun, penanganan kasus terorisme yang dilakukan pemerintah dalam hal memberikan rasa aman dari ancaman terorisme ternyata belum memuaskan.

Sebanyak 46,5 persen responden dalam jajak pendapat ini yang merasa puas dengan terhadap penanganan kasus terorisme yang dilakukan pemerintah.

Persentase tersebut lebih rendah dibanding yang tidak puas, yang mencapai 52,9 persen. Sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 0,6 persen.

Ternyata, kekhawatiran publik akan terulangnya peristiwa teror terbilang tinggi. Dalam jajak pendapat ini, sebanyak 87,9 persen responden khawatir aksi teror kembali terulang.

Hanya 11,7 persen yang tidak khawatir dan 0,4 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

"Terulangnya peristiwa teror bom kembali mengguncang rasa aman dan kesadaran masyarakat. Mayoritas responden mengungkapkan kekhawatiran setelah bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta, 24 Mei lalu, yang membuat tiga polisi dan dua pelaku meninggal,” kata Peneliti Litbang Kompas Andreas Yoga Prasetyo, seperti dikutip di Harian Kompas, Senin (5/6/2017).

Lantas upaya pencegahan apa yang paling mendesak dilakukan pemerintah menurut publik untuk menangkal terorisme?

Berdasarkan jajak pendapat ini, paling tinggi atau sebanyak 29,2 persen responden memilih pencegahan paling mendesak yang dilakukan pemerintah yakni bersikap tegas terhadap pelaku teror.

Selanjutnya, responden menyatakan pencegahan paling mendesak yang dilakukan pemerintah yakni memberikan hukuman berat sebagai efek jera ada 19,8 persen.

(Baca juga: Polri: Intoleransi adalah Cikal Bakal Terorisme)

Kemudian responden memilih pencegahan paling mendesak yang dilakukan pemerintah dengan memberikan pendidikan agama yang sesuai keperibadian bangsa di lembaga pendidikan atau sekolah sebanyak 18,7 persen.

Responden yang memilih pencegahan paling mendesak yang dilakukan pemerintah dengan mendorong penanaman nilai keperibadian bangsa di lingkungan keluarga atau masyarakat sebanyak 16,9 persen.

Lalu responden yang memilih pencegahan paling mendesak yang dilakukan pemerintah dengan revisi UU Antiterorisme sebanyak 11,3 persen. Responden yang menjawab lainnya sebanyak 1,2 persen dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 2,9 persen.

Metode penelitian dalam jejak pendapat ini dilakukan melalui telepon yang diselenggarakan Litbang Kompas pada 31 Mei sampai 2 Juni 2017. Respondennya sebanyak 514 yang dipilih secara acak di 14 kota di Indonesia.

Jejak pendapat ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan nirpencuplikan (margin of error) lebih kurang 4,3 persen. Meski demikian, kesalahan di luar pencuplikan dimungkinkan terjadi.

Kompas TV Indonesia Melawan Terorisme
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tanggal 11 Desember 2023 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Desember 2023 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Jelang Debat, Ganjar-Mahfud Batasi Kampanye Keliling Daerah

Jelang Debat, Ganjar-Mahfud Batasi Kampanye Keliling Daerah

Nasional
Andika Perkasa Jadi 'Coach' Ganjar-Mahfud Hadapi Debat Tema Pertahanan

Andika Perkasa Jadi "Coach" Ganjar-Mahfud Hadapi Debat Tema Pertahanan

Nasional
Prabowo: Yang Nyinyir Program Makan Siang Gratis Sedikit, Orangnya Itu-itu Saja

Prabowo: Yang Nyinyir Program Makan Siang Gratis Sedikit, Orangnya Itu-itu Saja

Nasional
Dijatuhi Sanksi DKPP karena Lantik Kader Nasdem, Bawaslu: Teguran untuk Kami

Dijatuhi Sanksi DKPP karena Lantik Kader Nasdem, Bawaslu: Teguran untuk Kami

Nasional
TPN Sebut Ganjar-Mahfud Bakal Dapat 'Briefing' Jelang Debat Capres-Cawapres

TPN Sebut Ganjar-Mahfud Bakal Dapat "Briefing" Jelang Debat Capres-Cawapres

Nasional
Bicara Etika, Andika Perkasa: Ganjar-Mahfud Bukan Orang yang Mengejar Kemenangan Saja, tapi Lebih Penting...

Bicara Etika, Andika Perkasa: Ganjar-Mahfud Bukan Orang yang Mengejar Kemenangan Saja, tapi Lebih Penting...

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Pejabat Bea Cukai Mengaku Ditarget karena Ungkap Kasus Importasi Emas

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Pejabat Bea Cukai Mengaku Ditarget karena Ungkap Kasus Importasi Emas

Nasional
Seluruh Komisioner Bawaslu Disanksi Peringatan Keras karena Lantik Kader Nasdem

Seluruh Komisioner Bawaslu Disanksi Peringatan Keras karena Lantik Kader Nasdem

Nasional
Muhammadiyah Sepakat Gagasan Lokalisir Pengungsi Rohingya

Muhammadiyah Sepakat Gagasan Lokalisir Pengungsi Rohingya

Nasional
TKN Prabowo-Gibran: Sesama Sopir Bus Kota Tak Boleh Saling Komentar

TKN Prabowo-Gibran: Sesama Sopir Bus Kota Tak Boleh Saling Komentar

Nasional
Debat Capres-Cawapres soal Isu HAM Diharap Tak Sekadar Formalitas

Debat Capres-Cawapres soal Isu HAM Diharap Tak Sekadar Formalitas

Nasional
KontraS Usul 9 Topik HAM Dibahas dalam Debat Perdana Capres-Cawapres

KontraS Usul 9 Topik HAM Dibahas dalam Debat Perdana Capres-Cawapres

Nasional
TNI AU Butuh Waktu Selidiki Penyebab 2 Super Tucano Jatuh

TNI AU Butuh Waktu Selidiki Penyebab 2 Super Tucano Jatuh

Nasional
TNI AU Bakal Awasi Ketat Operasional Super Tucano Usai Kecelakaan

TNI AU Bakal Awasi Ketat Operasional Super Tucano Usai Kecelakaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com