Menajamkan Komunikasi Dakwah Daring dalam Ramadhan 1438 H

Kompas.com - 05/06/2017, 19:18 WIB
Umat muslim menjalankan shalat tarawih pertama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (26/5/2017). Pemerintah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1438 Hijriah jatuh pada Sabtu (27/5/2017). KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOUmat muslim menjalankan shalat tarawih pertama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (26/5/2017). Pemerintah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1438 Hijriah jatuh pada Sabtu (27/5/2017). KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
EditorLaksono Hari Wiwoho

Ada fenomena baru yang menarik, manakala penggagas dan pembentuk opini (opinion leader) di masyarakat, kian hari kian banyak berasal dari pengguna biasa media sosial. Hal yang terasa tak mungkin dalam 10-15 tahun silam, ketika media massa konvensional masih sangat dominan.

Jika sebelumnya harus memiliki jejak rekam panjang akademik atau pergerakan, barulah bisa memengaruhi via legacy media massa, rumus serupa tak terjadi di new media. Bahkan anak baru gede (ABG) pun bisa menjadi rujukan publik setelah tulisannya menuai viralitas.

Sifat dasar media baru yang anonimitas, emosional, dan cukup menafikan jejak rekam, juga membuat opinion leader tak lagi "terkungkung" aneka aturan main karena siapa pun bisa memengaruhi khalayak dengan aturan cair dan luwes.

Situasi ini pula yang membuat antara lain memunculkan banyak para pembentuk opini yang kental spirit Islam dan dakwah, tanpa kita sebenarnya pernah mengenal lekat jejak rekamnya dalam literatur maupun organisasi keislaman.

Tentu, sekalipun kondisinya demikian dan bahkan jadi banyak bercampur konten politik praktis, situasi ini tetap harus disyukuri. Sebab, sejatinya proses berdakwah, bukanlah domain ulama dan asatidz semata, namun kewajiban seluruh Muslim.

Semakin banyak sesama Muslim mengingatkan kebaikan sekaligus mencegah hal munkar (amar ma'ruf nahi munkar) adalah kondisi ideal pada komunikasi Islami --sekalipun komunikan dan komunikator terikat kondisi anonim, emosional, dan belum lama membangun relasi jejak rekam.

Tantangannya kemudian, kehadiran pelbagai komunikator dakwah "dadakan" ini haruslah tetap hanif, amanah, dan nyata membangun kebermanfaatan bagi umat. Dalam parameter sederhana, audiens new media akan lebih baik berlaku dan bersikap setelahnya.

Sekalipun tak saling mengenal satu sedari awal, tapi paparan komunikasi dakwahnya membuat yang paling mudah tampak adalah akhlaq menjadi lebih baik. Jadi, bukan masalah besar dengan kehadiran opinion leader Islami di medium siber tadi.

Selama konten yang disampaikan berada dalam koridor Al Quran dan hadis sahih, komunikator "baru" ini sesungguhnya kian memunculkan oase fungsi platform media daring di tengah berbagai kehadiran cybercrime dan hatespeech yang kian marak.

Itulah sebabnya, penulis berikhtiar menajamkan komunikasi dakwah daring pada Ramadhan 1438 Hijriah ini dengan berpijak pada dua kerangka pemikiran.  

Pertama, mari simak hadis riwayat Bukhari bahwa, "Inna ba’dha al-bayani lasihrun (Sesungguhnya dalam kemampuan berbicara yang baik terdapat kekuatan sihir)."

Status komunikator dakwah yang viral, baik di media sosial maupun grup pesan instan, adalah manifestasi ucapan Baginda Rasul SAW tersebut. Pidato kita terjemahkan tak lagi dalam medium konvensional berupa berbicara di podium depan ribuan khalayak.

Pidato kekinian jelas menggunakan sarana komunikasi mutakhir, termasuk di dalamnya adalah media sosial dan pesan instan tersebut. Dengan kemampuan menyihir khalayak tadi, rasanya sudah cukup jika viralitas konten semrawut seperti pada Pilkada Jakarta 2017 lalu, kekentalan politik praktis lebih tebal terasa daripada paparan nasehat amar ma'ruf nahi munkar serta watawa soubil haq watawa soubil sobri.  
 
Kedua, parameter komunikasi Islami antara lain tercirikan enam hal: Qaulan Sadida (perkataan benar dan tegas), Qaulan Baligha (perkataan tepat, lugas), Qaulan Ma’rufa (perkataan baik dan pantas), Qaulan Karima (perkataan mulia dan hormat), Qaulan Layinan (perkataan lemah lembut, enak didengar), dan Qaulan Maysura (perkataan ramah, dapat menyetuh hati).

Dalam amatan penulis, dua parameter awal yang baru dirasakan sementara empat parameter terakhir relatif belum kuat atau massif terlaksana secara keseluruhan. Artinya, dampak dakwah cenderung belum seluruhnya efektif efisien di masyarakat.

Justru, karena itulah, terutama lemahnya pelaksanaan parameter Qaulan Maysura, imaji yang kemudian terbangun seolah-olah komunikator dakwah media daring banyak yang sekedar politisasi ayat, kapitalisasi dalil, hingga Islam yang "pemaksa."

Dalam spirit sepuluh hari pertama Ramadhan ini, dan terutama selepas bulan puasa ini, penulis menyodorkan sejumlah strategi perancangan komunikasi dakwah daring yang lebih kokoh serta mampu merangkul lebih banyak warganet.

Yang utama secara prinsip adalah merancang dengan matang konten yang akan dirilis. Namun, di sisi lain tetap memperhitungkan kecepatan penggunggahan, ketepatan momentum, hingga dampak krisis komunikasi yang akan muncul.

Sifat irreversible communication menuntut komunikator dakwah daring jangan pernah merilis konten yang mentah dan tak benar dikuasainya. Alih-alih niat baik mengajak warganet dalam kebaikan, yang terjadi adalah respon negatif yang dieksploitasi.

Terutama untuk komunikasi dalam bentuk lisan, tidak bisa didasarkan pada spontanitas dan improvisasi materi dakwah secara terus menerus. Hal ini karena jelas lebih mungkin memunculkan krisis komunikasi daripada ketepatan efek komunikasi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

Nasional
Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

Nasional
Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

Nasional
Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

Nasional
Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

Nasional
Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

Nasional
Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

Nasional
KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

Nasional
Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

Nasional
Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

Nasional
Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

Nasional
Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

Nasional
Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

Nasional
Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

Nasional
Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X