Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Forum Pemimpin Kristen Dukung Pemerintah Menindak Ormas Anti-Pancasila

Kompas.com - 03/06/2017, 19:38 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Pemimpin Kristen-Lintas Gereja (FPK-LG) Corpus Christy mendukung langkah Presiden Joko Widodo dalan menindak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berideologi anti-Pancasila.

Pernyataan tersebut merupakan salah satu dari sembilan poin rekomendasi yang disepakati dalam seminar politik "Indonesia di Persimpangan Jalan: Bagaimana Sikap Pemimpin Kristen?" di kawasan Pulomas, Jakarta Timur, Sabtu (3/6/2017).

Menurut Inisiator FPK-LG Pendeta Yerry Tawalujan, saat ini banyak muncul ancaman yang ditujukan terhadap Pancasila sebagai simbol keberagaman bangsa Indonesia.

"Saat ini ada ancaman nyata terhadap Pancasila. Oleh karena itu, kami mendukung pemerintahan Jokowi (Presiden Joko Widodo) agar menindak tegas organisasi anti-Pancasila," ujar Yerry.

Dalam poin kedua, FPK-LG mendorong pimpinan seluruh gereja untuk memberikan penyadaran politik kepada masyarakar agar tidak mudah terprovokasi oleh isu agama yang dimanfaatkan segelintir orang demi kepentingan politik.

Yerry menegaskan bahwa agama seharusnya menjadi pusat pencerdasan, bukan pembodohan.

"Gereja wajib memberikan penyadaran politik. Pemimpin gereja jangan naif, tidak mengetahui apa-apa tentang politik. Pemimpin gereja harus mengerti, sadar, dan peduli politik," tutur Yerry.

"Kalau semua agama jadi pusat pencerdasan maka Indonesia akan jadi bangsa yang cerdas dan tak akan mudah dibodohi untuk memakai agama demi kepentingan politik segelintir orang," ujar dia.

Yerry juga menegaskan bahwa FPK-LG menolak segala upaya penegakan nilai-nilai agama dengan mengesampingkan Pancasila sebagai dasar negara.

Menurut Yerry, Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, bukan negara agama. Oleh karena itu, Pancasila sebagai identitas bangsa tidak boleh dibenturkan dengan agama apa pun.

"Agama itu identitas personal, sedangkan Pancasila identitas bangsa. FPK-LG Corpus Christy menolak upaya menegakan agama dengan membuang Pancasila karena semua agama harus mendukung Pancasila sebagai identitas bangsa dan dasar negara," ucapnya.

(Baca juga: Pemerintah Diminta Konsisten soal Pembubaran Ormas Anti-Pancasila)

Pada kesempatan yang sama, Pendeta Bigman Sirait memandang perlunya peningkatan kerja sama antara umat Kristen dan kelompok agama lain.

Menurut Bigman, untuk menghindari adanya ancaman perpecahan, kelompok Kristen harus menjalin komunikasi dengan kelompok Islam moderat yang nasionalis seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta kelompok minoritas lainnya.

"Orang Kristen perlu tingkatkan kerja sama dengan kelompok Islam moderat yang nasionalis dan agama-agama minoritas serta aliran kepercayaan untuk bersama pertahankan NKRI berdasarkan Pancasila UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika," ucapnya.

Kompas TV Menjaga Kebhinekaan Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com