Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Itu Unit Kerja Presiden Pembinaan Pancasila?

Kompas.com - 02/06/2017, 08:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Kompas TV Bung Karno Baca Isi Pancasila di AS Tahun 1956

Saat menyampaikan pidato pada upacara Hari Lahir Pancasila, Kamis (1/6/2017), Presiden Jokowi mengatakan, komitmen pemerintah dalam hal penguatan Pancasila sangat jelas dan kuat.

Salah satunya dengan pembentukan unit kerja tersebut.

"Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga baru ini ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan. Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi dikabarkan sudah mengantongi nama-nama Dewan Pengarah, Kepala hingga deputi unit kerja tersebut.

Namun, Presiden hingga pejabat Istana belum ada yang mau berkomentar soal itu.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, nama-nama yang mengisi posisi tersebut baru akan diketahui setelah Presiden Jokowi meneken Keputusan Presiden mengangkat dan melantik mereka.

"Dalam waktu dekat, Pak Presiden akan menerbitkan Keppres untuk menentukan siapa saja dewan pengarah dan kepalanya," ujar Pratikno, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri pada Kamis (1/6/2017).

Namun, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto mengatakan, UKP-PIP itu kemungkinan besar akan dikepalai oleh pengamat politik, akademisi sekaligus cendikiawan Yudi Latif.

"Ini (program kerja) nantinya akan digarap UKP-PIP, oleh Pak Yudi Latif nanti ya," ujar Sidarto.

Sidarto membantah bahwa UKP-PIP sama seperti Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang bertugas merancang program penatara Pedoman penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).

"Ini berbeda dengan P4. Ini bukan hanya negara yang hadir. Tapi merangkul semua kekuatan, lintas stakegolder. Tidak juga sekadar top down, tapi bottom up, termasuk menyerap local wisdom," ujar Sidarto.

"Dengan begitu, penghayatan Pancasila akan lebih terserap publik. Apalagi kalau semua dirangkul," lanjut dia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, salah satu bentuk konkrit dari kerja lembaga baru ini adalah merancang penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila untuk dilebur ke dalam kurikulum pendidikan.

"Otomatis nanti bentuknya ada yang kurikulum. Walaupun itu sudah ada, tapi dengan adanya masukan dari unit kerja ini, akan mempertajam dibandingkan yang sebelumnya," ujar Muhadjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com