Demi Pluralitas Calon, Jimly Usul "Presidential Threshold" Dihapus

Kompas.com - 31/05/2017, 16:32 WIB
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqque di Kantor ICMI Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqque di Kantor ICMI Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017)
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa seharusnya presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dihapus.

Sebab, kata Jimly, seharusnya semua partai politik yang ikut Pemilu punya hak yang sama untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden.

"Dengan adanya sistem pemilihan serentak, presidential threshold itu enggak perlu lagi. Semua partai yang menjadi peserta pemilu otomatis dia punya hak untuk ajukan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa dia enggak pakai haknya itu soal lain," kata Jimly di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

(Baca: PAN: Minimal "Presidential Threshold" Sama dengan "Parliamentary Threshold")

Jimly mengatakan, pemerintah dan DPR seharusnya tak perlu khawatir jika presidential threshold ditiadakan, maka calon presiden dan wakil presiden akan menjadi terlalu banyak.

"Kita enggak usah terlalu takut juga akan terlalu banyak calon Presiden. Enggak perlu takut. Toh memang sistem kita itu dua ronde, dengan syarat harus ada distribution requirement, 50 persen persebaran. Maksudnya untuk memastikan Presiden terpilih itu, Presiden semua," kata dia.

"Jadi saya rasa dari segi ideologi kebhinekaan yang dianut konstitusi kita. Makin banyak calon tuh enggak apa-apa, makin baik, enggak usah dianggap jelek, toh ada ronde kedua," tambah Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: Jika "Presidential Threshold" 5 Persen, PKB Bakal Usung Capres di Pemilu 2019)

Jimly juga mengatakan, jika tetap diberlakukan, ia berharap angka presidential threshold tak terlalu tinggi.

"Kalau presidential thresholdnya itu enggak terlalu tinggi, tetap memungkinkan pluratitas calon. Itu juga agar tidak menganggu konstitusional rules," kata Jimly.

Kompas TV Lukman menargetkan RUU penyelenggaraan pemilu disahkan pada 18 Mei 2017.

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 3 Desember: 5.445 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: 5.445 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 3 Desember: Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.105.680

UPDATE 3 Desember: Kasus Sembuh dari Covid-19 Capai 4.105.680

Nasional
UPDATE 3 Desember: 7.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 3 Desember: 7.705 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
RI Kembali Terima 324.000 Dosis Vaksin Covid-19 Produksi Janssen dari Belanda

RI Kembali Terima 324.000 Dosis Vaksin Covid-19 Produksi Janssen dari Belanda

Nasional
Pengamat: Partai Sudah Punya Kandidat Capres, Ridwan Kamil Pasti Akan Ditolak

Pengamat: Partai Sudah Punya Kandidat Capres, Ridwan Kamil Pasti Akan Ditolak

Nasional
UPDATE 3 Desember: Bertambah 8, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.858

UPDATE 3 Desember: Bertambah 8, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.858

Nasional
UPDATE: Bertambah 245, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.243

UPDATE: Bertambah 245, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.257.243

Nasional
Panglima Andika Ingin Ada Pencegahan agar Bentrokan TNI-Polri Tak Terulang

Panglima Andika Ingin Ada Pencegahan agar Bentrokan TNI-Polri Tak Terulang

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Sampaikan Info soal Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu lewat Whatsapp

Masyarakat Diminta Tak Sampaikan Info soal Rekam Jejak Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu lewat Whatsapp

Nasional
Sekjen: Jawa Barat adalah Kandang Prabowo, Kandang Gerindra

Sekjen: Jawa Barat adalah Kandang Prabowo, Kandang Gerindra

Nasional
RI Diminta Tak Tanggapi Protes China soal Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara

RI Diminta Tak Tanggapi Protes China soal Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara

Nasional
Jokowi: 17 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Segera Antisipasi

Jokowi: 17 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Segera Antisipasi

Nasional
MAKI Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Kejaksaan Agung

MAKI Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Kejaksaan Agung

Nasional
Ridwan Kamil Mau Masuk Parpol, Mardani: PKS Terbuka, tetapi Mesti Pengaderan

Ridwan Kamil Mau Masuk Parpol, Mardani: PKS Terbuka, tetapi Mesti Pengaderan

Nasional
Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu Hanya Akan Loloskan 24 Nama untuk DIserahkan ke Jokowi

Timsel Calon Anggota KPU-Bawaslu Hanya Akan Loloskan 24 Nama untuk DIserahkan ke Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.