Kompas.com - 31/05/2017, 16:32 WIB
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqque di Kantor ICMI Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidiqque di Kantor ICMI Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017)
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa seharusnya presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dihapus.

Sebab, kata Jimly, seharusnya semua partai politik yang ikut Pemilu punya hak yang sama untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden.

"Dengan adanya sistem pemilihan serentak, presidential threshold itu enggak perlu lagi. Semua partai yang menjadi peserta pemilu otomatis dia punya hak untuk ajukan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa dia enggak pakai haknya itu soal lain," kata Jimly di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

(Baca: PAN: Minimal "Presidential Threshold" Sama dengan "Parliamentary Threshold")

Jimly mengatakan, pemerintah dan DPR seharusnya tak perlu khawatir jika presidential threshold ditiadakan, maka calon presiden dan wakil presiden akan menjadi terlalu banyak.

"Kita enggak usah terlalu takut juga akan terlalu banyak calon Presiden. Enggak perlu takut. Toh memang sistem kita itu dua ronde, dengan syarat harus ada distribution requirement, 50 persen persebaran. Maksudnya untuk memastikan Presiden terpilih itu, Presiden semua," kata dia.

"Jadi saya rasa dari segi ideologi kebhinekaan yang dianut konstitusi kita. Makin banyak calon tuh enggak apa-apa, makin baik, enggak usah dianggap jelek, toh ada ronde kedua," tambah Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: Jika "Presidential Threshold" 5 Persen, PKB Bakal Usung Capres di Pemilu 2019)

Jimly juga mengatakan, jika tetap diberlakukan, ia berharap angka presidential threshold tak terlalu tinggi.

"Kalau presidential thresholdnya itu enggak terlalu tinggi, tetap memungkinkan pluratitas calon. Itu juga agar tidak menganggu konstitusional rules," kata Jimly.

Kompas TV Lukman menargetkan RUU penyelenggaraan pemilu disahkan pada 18 Mei 2017.

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.