Kompas.com - 31/05/2017, 16:32 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa seharusnya presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dihapus.

Sebab, kata Jimly, seharusnya semua partai politik yang ikut Pemilu punya hak yang sama untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden.

"Dengan adanya sistem pemilihan serentak, presidential threshold itu enggak perlu lagi. Semua partai yang menjadi peserta pemilu otomatis dia punya hak untuk ajukan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa dia enggak pakai haknya itu soal lain," kata Jimly di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

(Baca: PAN: Minimal "Presidential Threshold" Sama dengan "Parliamentary Threshold")

Jimly mengatakan, pemerintah dan DPR seharusnya tak perlu khawatir jika presidential threshold ditiadakan, maka calon presiden dan wakil presiden akan menjadi terlalu banyak.

"Kita enggak usah terlalu takut juga akan terlalu banyak calon Presiden. Enggak perlu takut. Toh memang sistem kita itu dua ronde, dengan syarat harus ada distribution requirement, 50 persen persebaran. Maksudnya untuk memastikan Presiden terpilih itu, Presiden semua," kata dia.

"Jadi saya rasa dari segi ideologi kebhinekaan yang dianut konstitusi kita. Makin banyak calon tuh enggak apa-apa, makin baik, enggak usah dianggap jelek, toh ada ronde kedua," tambah Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut.

(Baca: Jika "Presidential Threshold" 5 Persen, PKB Bakal Usung Capres di Pemilu 2019)

Jimly juga mengatakan, jika tetap diberlakukan, ia berharap angka presidential threshold tak terlalu tinggi.

"Kalau presidential thresholdnya itu enggak terlalu tinggi, tetap memungkinkan pluratitas calon. Itu juga agar tidak menganggu konstitusional rules," kata Jimly.

Kompas TV Lukman menargetkan RUU penyelenggaraan pemilu disahkan pada 18 Mei 2017.

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Hakordia 2022: Aparat Penegak Hukum di Pusaran Kasus Korupsi

Nasional
Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Baleg DPR Apresiasi Langkah Proaktif Pemprov Kalbar Implementasikan UU Pengelolaan Sampah

Nasional
KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

KUHP Baru: Diskriminasi Berbasis SARA Diancam Penjara 1 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.