Mengapa Mudah Ditemui Adik Ipar Jokowi? Ini Jawaban Dirjen Pajak

Kompas.com - 31/05/2017, 14:07 WIB
Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/5/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDirektur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/5/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi kembali bersaksi dalam persidangan kasus suap pejabat Direktorat Jenderal Pajak di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Ken bersaksi untuk terdakwa mantan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Handang Soekarno.

Dalam persidangan, Ken mengakui pernah menerima kedatangan adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo, di ruang kerjanya.

(baca: Adik Ipar Jokowi Merasa Tidak Pernah Terima Uang Rp 1,5 Miliar)

Berdasarkan surat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kedatangan Arif tersebut untuk membahas persoalan pajak yang dihadapi PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Namun, hal tersebut dibantah oleh Ken.

"Waktu itu dia (Arif) datang menanyakan tax amnesty (pengampunan pajak). Saya lupa harinya, yang jelas dia datang minta penjelasan tentang tax amnesty," ujar Ken.

Jaksa KPK kemudian menanyakan kepada Ken, mengapa Arif dapat dengan mudah menemuinya di ruang kerja.

(baca: Jaksa KPK Anggap Keterangan Dirjen Pajak dan Adik Ipar Jokowi Tak Logis)

Apalagi, kedatangan Arif yang tinggal di Solo, Jawa Tengah, tersebut hanya untuk menanyakan informasi terkait tax amnesty.

"Kan bisa dapat informasi melalui website. Yang saya pahami, Ditjen Pajak sudah ada struktur organisasi, misalnya ada humas, bahkan ada Tim 100 yang khusus soal tax amnesty, kenapa sampai Dirjen yang turun, kan akan repot?" Kata jaksa Asri Irwan.

Menurut Ken, siapa pun sebenarnya dapat menemuinya secara langsung untuk menanyakan informasi seputar tax amnesty.

"Siapa pun bisa dan mudah untuk ketemu saya, tidak harus ada predikatnya siapa yang mau ketemu," kata Ken.

Dalam surat dakwaan, Arif yang merupakan Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera itu diminta bantuan oleh Rajamohanan Nair selaku Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia untuk menyelesaikan persoalan pajak yang dihadapi di tingkat Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) Enam.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Sekjen PDI-P Sebut Pilkada Jadi Stimulus di Tengah Lesunya Ekonomi

Nasional
Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Sekjen PDI-P: Jangan Sampai Kepemimpinan Daerah Kosong karena Pilkada Ditunda

Nasional
Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Istana Imbau Spanduk HUT RI Tak Memuat Gambar Jokowi

Nasional
Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Sekjen PAN: Bantuan untuk Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta Harus Tepat Sasaran

Nasional
Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Survei SMRC: 54 Persen Warga Tak Setuju Anggapan Investasi Asing Berdampak Positif pada Ekonomi

Nasional
Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Cerita Anggota Paskibraka 2020, Berlatih di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Survei SMRC: 69 Persen Warga Merasa Ekonomi Rumah Tangga Lebih Buruk sejak Pandemi

Nasional
Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Survei SMRC: 79 Persen Warga Percaya Jokowi Bisa Bawa Indonesia Keluar dari Krisis

Nasional
Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Sekjen KPA: Kami Akan Turun ke Jalan, Pastikan DPR Tunduk pada Aspirasi Rakyat

Nasional
Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 1.893 Kasus Baru Covid-19, Penambahan Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

UPDATE 9 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Mencapai 86.224

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 1.646, Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 80.952

Nasional
Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Anggota Komisi IX Ini Sebut Bantuan Rp 600.000 per Bulan untuk Pegawai Swasta Bagus, Tapi...

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

UPDATE 9 Agustus: Bertambah 65, Total Pasien Meninggal akibat Covid Jadi 5.723

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 9 Agustus: Total 1.715.798 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X