Penambahan Kursi di DPR Dinilai Akan Mempersulit Proses Legislasi

Kompas.com - 30/05/2017, 07:15 WIB
Peneliti dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama dalam sebuah diskusi terkait wacana penambahan kursi DPR di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPeneliti dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama dalam sebuah diskusi terkait wacana penambahan kursi DPR di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik Pratama menila, rencana penambahan jumlah kursi DPR melalui RUU Penyelenggaran Pemilu akan menambah kompleksitas proses pengambilan kebijakan di DPR.

Menurut Heroik, dengan penambahan jumlah dari 560 kursi menjadi 579 justru memperumit mekanisme musyawarah mufakat di parlemen, khususnya terkait fungsi legislasi.

"Dengan bertambahnya jumlah kursi akan sulit mengambil kebijakan. Sekarang saja sulit untuk memformulasikan kebijakan. Ini akan menambah kompleksitas kebijakan di DPR," ujar Heroik, dalam sebuah diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).

Faktanya, lanjut Heroik, penambahan jumlah kursi DPR dari hanya 260 anggota pada 1955 hingga menjadi 560 kursi pada 2009 dan 2014, sama sekali tidak berpengaruh pada peningkatan kinerja DPR. 

Baca: Alasan Pansus Pemilu Sepakati Penambahan 19 Kursi DPR RI

Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Hamsari.

Dia berpendapat, penambahan jumlah kursi DPR tidak berkorelasi dengan peningkatan kinerja anggota.

"Harapannya penambahan jumlah kursi akan meningkatkan kinerja terkait legislasi, pengawasan, dan budgeting. Tapi faktanya hal itu tidak terjadi jika dilihat dari aspek sejarahnya. Tidak ada korelasi," ujar Feri.

Berdasarkan pengamatan PUSaKO, lanjut Feri, DPR selalu mengalami persolan yang sama, yakni tidak mampu untuk memenuhi target pemenuhan program legislasi nasional.

Hal tersebut menjadi salah satu indikator bahwa penambahan kursi tidak mampu meningkatkan kinerja.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Arief Budiman Sempat Semobil dengan Ketua KPU Sulsel

Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Arief Budiman Sempat Semobil dengan Ketua KPU Sulsel

Nasional
Kemensos Tuntaskan Penyaluran Santunan Penanganan Bencana Tsunami di Sulawesi Tengah

Kemensos Tuntaskan Penyaluran Santunan Penanganan Bencana Tsunami di Sulawesi Tengah

Nasional
Aturan Belum Final, KPU Buka Peluang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Dilakukan secara Daring

Aturan Belum Final, KPU Buka Peluang Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Dilakukan secara Daring

Nasional
Mulai Pekan Depan, Dokter dan Tenaga Kesehatan Dapat Tes 'Swab' Gratis

Mulai Pekan Depan, Dokter dan Tenaga Kesehatan Dapat Tes "Swab" Gratis

Nasional
Pemerintah Dinilai Tak Punya Rencana Jangka Panjang sejak Awal Tangani Covid-19

Pemerintah Dinilai Tak Punya Rencana Jangka Panjang sejak Awal Tangani Covid-19

Nasional
Arief Budiman Positif Covid-19, KPU Telusuri Sumber Penularan

Arief Budiman Positif Covid-19, KPU Telusuri Sumber Penularan

Nasional
Ahli Epidemiologi: Masker adalah Vaksin Terbaik, Jangan Tunggu yang Belum Pasti

Ahli Epidemiologi: Masker adalah Vaksin Terbaik, Jangan Tunggu yang Belum Pasti

Nasional
ICW Kritik Banyaknya Perwira Tinggi Polri di KPK

ICW Kritik Banyaknya Perwira Tinggi Polri di KPK

Nasional
Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris Positif Covid-19

Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris Positif Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Imbau Dokter yang Memiliki Komorbid Tidak Praktik Dahulu

Satgas Covid-19 Imbau Dokter yang Memiliki Komorbid Tidak Praktik Dahulu

Nasional
Pemerintah Siapkan Banyak Hotel untuk Istirahat Dokter dan Tenaga Kesehatan

Pemerintah Siapkan Banyak Hotel untuk Istirahat Dokter dan Tenaga Kesehatan

Nasional
KPU Sebut Aturan soal Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Belum Final

KPU Sebut Aturan soal Konser Musik Saat Kampanye Pilkada Belum Final

Nasional
Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Sempat Berkunjung ke Makassar dan Depok

Sebelum Dinyatakan Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Sempat Berkunjung ke Makassar dan Depok

Nasional
Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Satgas Sebut 7 Persen Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Tak Pernah Keluar Rumah

Nasional
Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Ketua KPU Arief Budiman Berstatus OTG Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X