Kompas.com - 29/05/2017, 19:11 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar menyatakan ada kemungkinan pihaknya mengaudit ulang untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait pengelolaan keuangan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Hal itu disampaikan Bahrullah saat ditanyai awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2017).

"Sebagaimana yang Ketua BPK sampaikan, jadi kami bisa restatement lagi secara akademis, kami lakukan audit restatement kembali. Tapi proses harus kami pastikan," ujar Bahrullah.

Namun, sejauh ini BPK belum bertemu para auditor yang mengaudit laporan keuangan Kemendes PDTT tahun 2016. Karena itu, Bahrullah mengatakan, penting bagi BPK untuk meminta keterangan dari auditor yang bersangkutan secara langsung.

"Nanti dipastikan, apakah ada hal yang disembunyikan. Atau hanya memanfaatkan karena sebenarnya sudah tau hasilnya WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), kemudian ada hanky panky (perselingkuhan)," ucap Bahrullah.

(Baca: BPK: Auditor yang Ditangkap KPK Tak Terlibat Audit Kasus Sumber Waras)

"Atau memang ada yang memengaruhi, menyembunyikan temuan terkait opini, ini harus kami lihat betul," lanjut dia.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit ulang terhadap kementerian yang dipimpinnya.

Hal ini disampaikan Eko sehubungan dengan bergulirnya kasus dugaan suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap Kemendes PDTT.

"Mengenai hasil opini BPK, saya serahkan kepada BPK apakah mau diaudit lagi, atau gimana," ujar Eko di kantornya di Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5/2017).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Setelah Bharada E dan Brigadir RR, Siapa Tersangka Selanjutnya di Kasus Kematian Brigadir J?

Setelah Bharada E dan Brigadir RR, Siapa Tersangka Selanjutnya di Kasus Kematian Brigadir J?

Nasional
Bharada E Disebut Menangis dan Menyesal Tembak Brigadir J

Bharada E Disebut Menangis dan Menyesal Tembak Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Ungkap Pengakuan Brigadir RR Sembunyi di Balik Kulkas Saat Baku Tembak di Rumah Irjen Sambo

Komnas HAM Ungkap Pengakuan Brigadir RR Sembunyi di Balik Kulkas Saat Baku Tembak di Rumah Irjen Sambo

Nasional
Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA

Kementerian ATR/BPN Berupaya Selesaikan Konflik Agraria di LPRA

Nasional
Pengacara Bharada E: Pistol Brigadir J Dipakai Pelaku Lain Tembak Jari Korban

Pengacara Bharada E: Pistol Brigadir J Dipakai Pelaku Lain Tembak Jari Korban

Nasional
Pengacara Bharada E Sebut Pistol Brigadir J Dipakai Tembak Dinding TKP

Pengacara Bharada E Sebut Pistol Brigadir J Dipakai Tembak Dinding TKP

Nasional
'Puzzle' yang Tersisa dari Kematian Brigadir J, Siapa Sang Dalang Pembunuhan Berencana?

"Puzzle" yang Tersisa dari Kematian Brigadir J, Siapa Sang Dalang Pembunuhan Berencana?

Nasional
Baru Diresmikan, Jokowi Izinkan jika Nama Pelabuhan Pontianak Diganti

Baru Diresmikan, Jokowi Izinkan jika Nama Pelabuhan Pontianak Diganti

Nasional
Jokowi soal Bakal Ada Tersangka Baru Kasus Brigadir J: Jangan Ragu-ragu, Ungkap Kebenaran

Jokowi soal Bakal Ada Tersangka Baru Kasus Brigadir J: Jangan Ragu-ragu, Ungkap Kebenaran

Nasional
4 Petugas LPSK Tiba di Rumah Istri Ferdy Sambo untuk Proses Asesmen

4 Petugas LPSK Tiba di Rumah Istri Ferdy Sambo untuk Proses Asesmen

Nasional
KPU Berharap Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Beri Hibah untuk Kantor KPU

KPU Berharap Mendagri Perintahkan Kepala Daerah Beri Hibah untuk Kantor KPU

Nasional
Resmikan Terminal Kijing, Jokowi: Pelabuhan Terbesar di Kalimantan

Resmikan Terminal Kijing, Jokowi: Pelabuhan Terbesar di Kalimantan

Nasional
Mahfud Sebut Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Akan Diumumkan Hari Ini

Mahfud Sebut Tersangka Baru Kasus Pembunuhan Brigadir J Akan Diumumkan Hari Ini

Nasional
Mencintai Indonesia ala Gerakan Tukar Bendera Rusak dan Lusuh

Mencintai Indonesia ala Gerakan Tukar Bendera Rusak dan Lusuh

Nasional
Jaksa Agung Mutasi 7 Kajati, Dirdik Jampidsus Ditunjuk Jadi Kajati Riau

Jaksa Agung Mutasi 7 Kajati, Dirdik Jampidsus Ditunjuk Jadi Kajati Riau

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.