Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei 'Kompas': Elektabilitas Jokowi 41,6 Persen, Prabowo 22,1 persen

Kompas.com - 29/05/2017, 14:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Presiden Joko Widodo masih relatif jauh di atas tokoh lain jika pemilu presiden digelar saat ini. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di posisi kedua.

Hal itu terlihat dari survei terakhir Harian Kompas yang dipublikasikan pada Senin (29/5/2017).

Survei April 2017 menunjukkan 41,6 persen responden menyatakan, jika pemilu dilakukan saat ini, akan memilih Jokowi. Adapun Prabowo dipilih 22,1 persen responden.

Seperti dikutip Kompas, geliat stabilitas politik, keamanan, penegakan hukum, dan kesejahteraan dalam enam bulan terakhir jadi pertimbangan signifikan warga untuk mengidolakan pemimpin yang dianggap mampu mengatasi persoalan.

Sebagai rujukan, sosok merepresentasikan prestasi kerja dan ketegasan jadi makin diminati.

Kompas Hasil survei Kompas terkait Pilpres

Dari beragam nama, sosok Presiden Joko Widodo belum tergoyahkan, dan masih jadi referensi terbesar.

Namun, saat sama, sosok Prabowo Subianto pun diminati.

Hingga kini, keduanya semakin populer di mata publik, dan kian jauh meninggalkan popularitas sosok-sosok lainnya.

Praktis, hasil survei berkala yang dilakukan Litbang Kompas sejak Januari 2015 hingga April 2017 menunjukkan masih kuatnya dominasi keterpilihan kedua sosok itu dalam benak publik.

Tampilnya kedua sosok itu tak lepas dari ketatnya pola kontestasi politik yang dihadapi keduanya saat Pemilu Presiden 2014.

Selepas hasil pemilu diumumkan, yang mengukuhkan Jokowi sebagai presiden dengan dukungan suara 53,2 persen (berselisih 6,3 persen suara pemilih), arus dukungan publik terhadap sosok Jokowi ataupun Prabowo tetap berlanjut.

Dalam waktu dua tahun terakhir, peta keterpilihan keduanya semakin dinamis. Berbagai hasil survei opini publik menunjukkan dinamika popularitas keduanya.

Survei pada Januari 2015, misalnya, keduanya mampu menguasai hingga 56 persen dari total pilihan masyarakat.

Pada saat itu, Jokowi tergolong dominan, dipilih sekitar 42,5 persen responden dan Prabowo 13,7 persen.

Sisanya merujuk nama-nama lain di luar Jokowi dan Prabowo atau kelompok responden yang belum punya sosok yang diidolakan sebagai pemimpin nasional.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com