Pemerintah Dukung KPK Ungkap 'Kongkalikong' BPK dengan Kemendes PDTT

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan korupsi yang dilakukan pejabat BPK dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Pemerintah mendukung agar KPK mengungkap tuntas perkara tersebut, termasuk jika perkara itu melibatkan oknum pejabat, baik di BPK atau di lembaga atau kementerian lainnya.

"Kalau ada temuan seperti itu dan ada oknum yang salah gunakan kewenangan, ya tindak dengan tegas supaya tak menjalar ke petugas lain," ujar Menko Polhukam Wiranto usai menghadiri penyerahan Hasil Pemeriksaan atas 15 Laporan Keuangan BPK kepada kementerian/lembaga di Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).

Dalam kasus itu, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempatnya, yakni Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, pejabat Eselon I Badan Pemeriksa Keuangan Rachmadi Saptogiri, dan Auditor BPK Ali Sadli.

(baca: Kronologi Kasus Dugaan Suap Pejabat Kemendes PDTT dan Auditor BPK)

Dua pejabat Kemendes PDTT tersebut diduga memberikan suap terhadap pejabat dan auditor BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.

Wiranto mengatakan, tugas utama auditor BPK sebenarnya sangat mulia, yakni mengawal akuntabilitas laporan keuangan kementerkan/lembaga di Indonesia.

Namun, rupanya masih ada oknum yang menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.

"Kami sesalkan satu tugas yang sangat mulia diselewengkan. Kami akan serahkan pengusutan secara tuntas ke KPK agar kepercayaan terhadap pemeriksaan ini bisa terus mendapatkan satu pertanggungjawaban sendiri," ujar dia.

(baca: Mendagri Apresiasi Menteri Desa yang Persilakan BPK Audit Ulang)

Wiranto sekaligus mewanti-wanti bahwa pemeriksaan laporan keuangan harus bersifat akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah berharap dugaan penyelewengan seperti itu tidak terulang.

"Jangan sampai satu pemeriksaan disalahgunakan dengan cara seperti itu. Artinya pemeriksaan (BPK) ini kan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, cukup transparan. Ini kita harap terus seperti itu," ujar dia.