Kompas.com - 26/05/2017, 17:13 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto ingin agar revisi Undang-Undang Terorisme bisa segera dituntaskan.

Menurut Wiranto, dampak dari belum rampungnya revisi UU adalah sulitnya penanggulangan kejahatan terorisme.

Dia mengatakan petugas yang berfungsi untuk memberantas terorisme justru tak leluasa bergerak.

Hal ini disampaikan Wiranto usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

(Baca: Jokowi Desak agar UU Anti Terorisme Segera Diselesaikan)

"Kita ingin revisi Undang-Undang Terorisme yang sedang berproses harus segera kita tuntaskan. Tidak mungkin aparat keamanan yang bertugas menanggulangi terorisme ini, harus bertugas dengan istilahnya tangan diborgol, tanpa adanya senjata undang-undang yang memadai," kata Wiranto.

Menurut Wiranto, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan DPR dalam menuntaskan revisi UU Terorisme yang sudah diajukan sejak Oktober 2016 lalu tersebut.

Wiranto mengatakan, revisi UU Terorisme dapat mengantisipasi aksi teror dengan langkah preventif.

"Sebab kalau seperti ini tentunya aparat keamanan tidak mungkin melakukan langkah-langkah preventif yang lebih keras dan tegas mencegah aksi-aksi terorisme," ujar Wiranto.

Pemerintah, kata dia, meminta revisi UU Terorisme ini tidak dimaknai akan disalahgunakan.

Beberapa pihak khawatir revisi UU Terorisme berpotensi memunculkan pelanggaran HAM.

"Undang-Undang ini bukan ditujukan ke masyarakat sipil secara umum, tapi betul-betul ditujukan ke terorisme dan jaringannya. Kami akan menjamin itu," ujar Wiranto.

Wiranto menyatakan, beberapa negara bahkan menerapkan Undang-Undang yang lebih keras dalam menghadapi terorisme. Banyak negara menerapkan internal security act.

(Baca: Fadli Zon: Jangan Anggap RUU Terorisme Selesai, Tak Ada Lagi Teror)

Modelnya seperti Undang-Undang Subversif, yang sudah dihapuskan di Indonesia.

Namun, menurut Wiranto, revisi Undang-Undang Terorisme bukan berarti akan mengembalikan ke pola lama atau cara keras seperti yang masih dipakai di beberapa negara yang dia maksud.

"Tentu kita tidak seekstrem itu, tapi kalau ada indikasi penggunaan-penggunakan atribut yang menjurus pada radikalisme, ujaran-ujaran kebencian yang menjurus pada radikalisme, ajakan-ajakan latihan-latihan yang menjurus ke sana, harus bisa ditangkap, diatasi dulu," ujar Wiranto.

Kompas TV Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers singkat di lokasi bom Kampung Melayu di Jakarta Timur.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Baru Bebas 21 Hari, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Nasional
Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Amankan KTT G20, Polri Kerahkan Ribuan Personel Gabungan, Prioritaskan 5 Kawasan

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe Hari Ini

Nasional
Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Atasan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dkk Diperiksa Badan Pengawas MA

Nasional
KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

KSAL Tegaskan Tak Ingin Hasil Investigasi Pesawat Bonanza Direkayasa

Nasional
Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Jokowi Sebut Jumlah Wisman yang Datang ke Indonesia Capai 2 Kali Lipat Dibanding 2021

Nasional
Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Politikus Demokrat: DPR Jangan seperti Era Orba Jadi Cap Stempel Pemerintah

Nasional
Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Saran Jokowi Usai Dengar Curhat Warga yang Ingin Jaminkan Ijazah untuk Dapat Modal

Nasional
MA Rotasi Aparat Peradilan, Buntut Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka

MA Rotasi Aparat Peradilan, Buntut Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka

Nasional
TNI AL Kerahkan 12 Kapal Perang Amankan KTT G20 di Bali

TNI AL Kerahkan 12 Kapal Perang Amankan KTT G20 di Bali

Nasional
7 Juta Pekerja Terima BSU, Jokowi Klaim Kecepatan Penyalurannya Sangat Baik

7 Juta Pekerja Terima BSU, Jokowi Klaim Kecepatan Penyalurannya Sangat Baik

Nasional
Buntut IPW Dilarang Masuk Pamdal, MKD Panggil Sekjen DPR Siang Ini

Buntut IPW Dilarang Masuk Pamdal, MKD Panggil Sekjen DPR Siang Ini

Nasional
RKUHP Kini Bisa Diakses secara Daring, Masyarakat Diminta Beri Masukan

RKUHP Kini Bisa Diakses secara Daring, Masyarakat Diminta Beri Masukan

Nasional
DPR Tetapkan Badan Pangan Nasional Jadi Mitra Komisi IV

DPR Tetapkan Badan Pangan Nasional Jadi Mitra Komisi IV

Nasional
Selain Sanksi Demosi, Ipda Arsyad Harus Ikut Pembinaan Mental

Selain Sanksi Demosi, Ipda Arsyad Harus Ikut Pembinaan Mental

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.