Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Akan Bentuk Densus Tipikor, Apa Kata KPK?

Kompas.com - 24/05/2017, 20:13 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh Polri menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja antara Polri dan Komisi III DPR, pada Selasa (23/5/2017) kemarin.

Menanggapi rencana Polri membentuk Densus Tipikor, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan sejumlah catatan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK memantau hasil rapat Polri dan KPK.

Atas rencana pembentukan Densus Tipikor, kata Febri, KPK menyayangkan ada anggota DPR yang masih berpikir bahwa KPK merupakan lembaga yang bersifat sementara.

Menurut dia, hal ini karena adanya kekeliruan pemahaman oleh anggota DPR soal istilah KPK sebagai lembaga ad hoc.

Baca: Ini Alasan Polri Ingin Bentuk Densus Tipikor

Febri mengatakan, ad hoc itu berarti bahwa pembentukan KPK untuk tujuan tertentu, bukan dibentuk untuk tujuan sementara.

"Karena KPK sebenarnya dibentuk sebagai amanat dari reformasi pada saat itu. Ada dua TAP MPR, TAP MPR 98 dan TAP MPR 2001, yang cukup jelas mengamanatkan pembentukan KPK," kata Febri, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Dengan demikian, lanjut Febri, seandainya KPK digantikan dengan institusi lain, hal ini bisa dipahami sebagai upaya melemahkan atau membubarkan KPK.

Febri menekankan, selama ini, hubungan KPK dengan institusi penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan Agung, berjalan baik.

KPK akan memberi dukungan sesuai kewenangan yang dimiliki jika rencana Polri membentuk Densus Tipikor terwujud.

Sinergi antara KPK, Polri, dan Kejaksaan, akan lebih baik dalam memerangi korupsi. 

"Sinergi ini akan lebih bagus bagi perang melawan korupsi ketimbang kemudian lembaga-lembaga penegak hukum dibenturkan secara langsung atau tidak langsung," ujar Febri.

Baca: Anggota Komisi III: Polri Akan Bentuk Densus Tipikor setara KPK

Mengenai kemungkinan kerja Densus Tipikor akan tumpang tindih dengan KPK, Febri mengatakan, sudah ada aturan yang membedakan KPK dalam pemberantasan korupsi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com