Kompas.com - 22/05/2017, 16:12 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Junaidi, Kasubag Perbendaharaan Sesditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, mengaku pernah membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif dalam pembukuan anggaran proyek KTP elektronik (e-KTP).

Hal tersebut dikarenakan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto, yang kini berstatus tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP, belum mengembalikan uang Rp 2,5 miliar yang dipinjam.

(Baca: KPK Diminta Optimalkan Pengembalian Uang Negara dalam Kasus e-KTP)

Jaksa membacakan berita acara Junaidi soal pembuatan SPJ fiktif tersebut dalam persidangan.

"Di BAP, sampai sekarang uang itu tidak pernah dikembalikan ke saya. Makanya saya dan staf lain buat SPJ fiktif atas perintah Sugiharto. Benar?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (22/5/2017).

"Iya pernah. Dari pak Gih (Sugiharto), ada kebutuhan pak Dirjen (Irman)," ujar Junaidi saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (22/5/2017).

Junaidi mengatakan, uang yang ia serahkan berasal dari dana pagu yang tersimpan di brankas dan pinjaman bendahara.

Pemberian uang dilakukan secara bertahap. Namun, saat itu Sugiharto tidak menjelaskan untuk apa uang itu.

Junaidi juga tak bertanya untuk apa Sugiharto meminjam uang. Hingga menjelang tutup buku, uang tersebut tidak juga dikembalikan Sugiharto.

Akhirnya, Junaidi bersama staf Dukcapil lain membuat SPJ fiktif di laporan mereka.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

YLKI Minta Pemerintah Pikirkan Opsi yang Memudahkan untuk Beli Minyak Goreng Curah

YLKI Minta Pemerintah Pikirkan Opsi yang Memudahkan untuk Beli Minyak Goreng Curah

Nasional
Golkar Anggap Wajar Surya Paloh Usulkan Duet Ganjar dan Anies

Golkar Anggap Wajar Surya Paloh Usulkan Duet Ganjar dan Anies

Nasional
BEM UI Akan Demo ke DPR Selasa Besok, Tuntut Transparansi RKUHP

BEM UI Akan Demo ke DPR Selasa Besok, Tuntut Transparansi RKUHP

Nasional
Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Tentang Ketegangan Cak Imin dengan PBNU yang Disindir Yenny Wahid...

Nasional
Kejagung Tetapkan Emirsyah dan Soetikno Tersangka, KPK Siap Bersinergi

Kejagung Tetapkan Emirsyah dan Soetikno Tersangka, KPK Siap Bersinergi

Nasional
Viral Informasi Pesawat Jokowi Berputar 360 Derajat, Istana: Pilot Lakukan Holding untuk Sesuaikan Waktu Kedatangan

Viral Informasi Pesawat Jokowi Berputar 360 Derajat, Istana: Pilot Lakukan Holding untuk Sesuaikan Waktu Kedatangan

Nasional
MK Buka Suara soal Gugatan Legalisasi Ganja Medis yang Menggantung hingga Sekarang

MK Buka Suara soal Gugatan Legalisasi Ganja Medis yang Menggantung hingga Sekarang

Nasional
KPK Tahan Adik Bupati Muna LM Rusdianto Emba Terkait Suap Dana PEN

KPK Tahan Adik Bupati Muna LM Rusdianto Emba Terkait Suap Dana PEN

Nasional
4.000 Subyek Disiapkan untuk Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Unair

4.000 Subyek Disiapkan untuk Uji Klinis Fase 3 Vaksin Merah Putih Unair

Nasional
Pengamat Nilai Usulan Duet Ganjar-Anies untuk 2024 Sulit Terwujud

Pengamat Nilai Usulan Duet Ganjar-Anies untuk 2024 Sulit Terwujud

Nasional
Waketum Nasdem Sebut Anies Belum Tentu Dapat Tiket Pilpres 2024

Waketum Nasdem Sebut Anies Belum Tentu Dapat Tiket Pilpres 2024

Nasional
Hadiri KTT G7, Jokowi Naik Helikopter Bareng Narendra Modi

Hadiri KTT G7, Jokowi Naik Helikopter Bareng Narendra Modi

Nasional
Anggota DPR Sebut RUU KIA Wajibkan Tempat Kerja Siapkan 'Daycare'

Anggota DPR Sebut RUU KIA Wajibkan Tempat Kerja Siapkan "Daycare"

Nasional
KSAD: TNI AD Perlu Revisi Doktrin Kartika Eka Paksi

KSAD: TNI AD Perlu Revisi Doktrin Kartika Eka Paksi

Nasional
UPDATE 27 Juni: Bertambah 1.445, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.081.896

UPDATE 27 Juni: Bertambah 1.445, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.081.896

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.