Kompas.com - 21/05/2017, 13:19 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang terkait penggunaan anggaran di internal DPD, dinilai berpotensi menimbulkan korupsi.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, setidaknya ada dua hal yang menyebabkan kebijakan Oesman berpotensi menimbulkan korupsi.

Pertama, menurut Oesman, terjadinya dualisme kepemimpinan, di mana selain sebagai Ketua DPD, Oesman juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

(Baca: Dana Reses 23 Anggota DPD Dibekukan, Ini Penjelasan Oesman Sapta)

"Dualisme ini tidak hanya persoalan tata negara, tapi ada peluang besar terjadinya tindak pidana korupsi," ujar Donal dalam konferensi pers di Kantor ICW Kalibata, Jakarta, Minggu (21/5/2017).

Menurut Donal, dua jabatan pimpinan di dua lembaga negara dapat menimbulkan duplikasi anggaran. Sebagai contoh, Oesman bisa mendapat dua fasilitas dan dua tunjangan dari dua lembaga yang berbeda.

"Pejabat publik dilarang menerima dana yang bersamaan dari dua lembaga. Misalnya, dalam perjalanan dinas, biaya Oesman dicover oleh DPD dan MPR," kata Donal.

Kedua, menurut Donal, potensi korupsi dapat terjadi akibat timbulnya kerugian negara. Hal ini dikaitkan dengan status kepemimpinan Oesman yang dianggap ilegal.

(Baca: Tolak Oesman Sapta, 23 Anggota DPD Dana Resesnya Dibekukan)

Dengan status jabatan yang ilegal, menurut Donal, segala kebijakan anggaran yang diputuskan oleh Oesman dapat disebut sebagai  kerugian negara.

Polemik jabatan pimpinan di DPD bermula dari adanya Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2017 yang salah satunya mengatur masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi dua tahun enam bulan.

Pada 30 Maret, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang isinya membatalkan kedua Tata Tertib DPD itu.

Namun, pada awal April, sebagian anggota DPD tetap menjalankan pemilihan hingga dini hari dan menetapkan Oesman Sapta sebagai Ketua DPD. Sebagian anggota DPD kemudian pengangkatan Oesman adalah tindakan ilegal.

Kompas TV Dualisme Kepemimpinan DPD Belum Berakhir
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Pengusaha Sarang Walet Curhat ke Wapres Sulit Ekspor ke China

Nasional
Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Kapolri: Tolong Awasi Kami, Pelanggaran Pasti Akan Ditindak

Nasional
Permohonan Turunkan 'Presidential Threshold' Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Permohonan Turunkan "Presidential Threshold" Ditolak MK, PKS: Kami Pahami Ketidakberanian MK

Nasional
Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Kemenkes: Vaksin Covid-19 Sisa 5 Juta Dosis, di Bali hingga Yogyakarta Langka

Nasional
Kapolri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin atau Rabu Pekan Depan

Kapolri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin atau Rabu Pekan Depan

Nasional
Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilu 2024

Komnas HAM Bentuk Tim Pemantauan Pemenuhan Hak Konstitusional Pemilu 2024

Nasional
Ini Efikasi dan Efek Samping Indovac dan AWcorna yang Baru Mendapat Izin Edar BPOM

Ini Efikasi dan Efek Samping Indovac dan AWcorna yang Baru Mendapat Izin Edar BPOM

Nasional
Peringatan HUT TNI di Sekitar Istana, Polda Metro Pastikan Tak Ada Penutupan Arus Lalin

Peringatan HUT TNI di Sekitar Istana, Polda Metro Pastikan Tak Ada Penutupan Arus Lalin

Nasional
Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Terlibat Kasus Brigadir J, AKBP Ridwan Soplanit Disanksi Demosi 8 Tahun

Nasional
KDRT Bukan Kejahatan Biasa

KDRT Bukan Kejahatan Biasa

Nasional
Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Pendiri eTahfizh Dompet Dhuafa Sebut 2 Cara Kelola Sumber Air, Pangan, dan Energi Berbasis Wakaf

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan Km 50

Anggota DPR Pertanyakan Beda Atensi Komnas HAM di Kasus Brigadir J dan Km 50

Nasional
Kapolri Pastikan Usut Asal Uang Brigjen Hendra Kurniawan untuk Sewa Jet Pribadi

Kapolri Pastikan Usut Asal Uang Brigjen Hendra Kurniawan untuk Sewa Jet Pribadi

Nasional
Kapolri Harap Penahanan Putri Candrawathi Menjawab Pertanyaan Publik

Kapolri Harap Penahanan Putri Candrawathi Menjawab Pertanyaan Publik

Nasional
Uji Materi 'Presidential Threshold' Ditolak MK, PKS Bakal Berjuang Melalui Revisi UU Pemilu

Uji Materi "Presidential Threshold" Ditolak MK, PKS Bakal Berjuang Melalui Revisi UU Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.