KPK Tak Dimintai Pertimbangan dalam Pembebasan Bersyarat Urip

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata heran dengan keputusan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan status bebas bersyarat bagi Urip Tri Gunawan.

Sebabnya, setiap pemberian status bebas bersyarat, KPK selalu mendapatkan surat permintaan pertimbangan. Namun, tidak dalam hal membebaskan Urip.

"Soal pembebasan Jaksa urip, rasa-rasanya selama saya menjadi pimpinan KPK, tidak pernah menerima surat dari Kalapas atau Dirjen Pas terkait layak atau tidaknya seseorang diberikan pembebasan bersyarat atau remisi. Kami belum pernah terima," ujar Alexader di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (18/5/2017).

(Baca: KPK: Bebas Bersyarat Urip Tri Gunawan Tak Sesuai Kehendak Masyarakat)

Alex mendengar bahwa pihak Kemenkumham sudah menyatakan bahwa pemberian status bebas bersyarat bagi Urip itu telah sesuai prosedur.

Artinya, KPK tidak wajib diajak konsultasi dalam hal pemberian status bebas bersyarat. Oleh sebab itu, Alex berpendapat, perlu ada penyatuan kembali persepsi di antara Kemenkumham dengan KPK.

"Kalau seperti itu, ya kita perlu menyatukan persepsi dulu ya (antara KPK dengan Kemenkumham) soal bagaimana sih sebaiknya dengan terpidana korupsi? Apalagi misalnya oknum aparat hukum," ujar Alex.

(Baca: Dikritik KPK karena Bebaskan Urip Tri Gunawan, Ini Kata Kemenkumham)

"Karena jika berdasarkan salah satu peraturan pemerintah itu, koruptor (baru bisa) mendapatkan perlakuan khusus kalau dia misalnya justice collaborator, untuk mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat. Inilah yang harus disamakan persepsinya dulu," lanjut dia.

Diberitakan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM memberikan status bebas bersyarart bagi mantan jaksa Urip Tri Gunawan.

Urip sendiri adalah mantan jaksa pada Kejaksaan Agung yang dihukum 20 tahun penjara karena menerima suap senilai USD 660 ribu dari Artalyta Suryani dalam perkara BLBI.