Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi, Riak Perpecahan, dan Semangat Persatuan

Kompas.com - 17/05/2017, 06:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah bergeming sekian lama di tengah gejolak yang terjadi di Indonesia beberapa waktu terakhir, Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara.

Didampingi tokoh lintas agama, Penglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo beserta Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa seluruh warga negara Indonesia merupakan saudara sebangsa dan setanah air. Oleh sebab itu, hentikan segala gesekan yang ada di tengah masyarakat.

"Jikalau dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antarkelompok di masyarakat, mulai saat ini, saya meminta segera dihentikan," ujar Jokowi di Ruangan Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Presiden Jokowi melanjutkan bahwa masyarakat jangan saling menghujat. Karena kita semua adalah saudara. Jangan saling menjelekkan, karena kita adalah saudara. Jangan saling memfitnah, karena kita semua adalah saudara dan jangan pula saling menolak karena kita semua adalah saudara.

"Jangan saling mendemo. Habis energi kita ini untuk hal-hal yang tidak produktif seperti itu. Kita ini adalah saudara. Saudara sebangsa dan setanah air," ujar Presiden.

(Baca: Ini Pidato Lengkap Jokowi soal Gejolak Perpecahan di Tengah Masyarakat)

Presiden memerintahkan Polri dan TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk aksi dan ucapan yang dianggap mengganggu persatuan dan persaudaraan di tengah masyarakat.

Polri dan TNI juga diminta tegas terhadap kelompok tertentu yang merongrong NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika sekaligus tidak sesuai dengan Pancasila dan kerangka Undang-Undang Dasar 1945.

"Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhai upaya kita bersama," ujar Jokowi.

Presiden sadar bahwa konstitusi negara menjamin adanya kebebasan berpendapat, berkumpul serta berserikat. Namun, Presiden menegaskan bahwa kebebasan tersebut harus sejalan dengan koridor hukum, prinsip Pancasila dan konsep UUD 1945.

"Harus berada dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika," lanjut Presiden.

Komitmen tokoh lintas agama

Sebelum menyampaikan pidato itu, Presiden Jokowi terlebih dahulu bertukar pendapat dan menerima masukan dari sejumlah tokoh lintas agama di Indonesia tentang gejolak yang mendera masyarakat Indonesia, belakangan.

Hadir Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini, Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengurus Pusat Muhammadiyah Syaiful Bakhri, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Uskup Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo dan Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Henriette T. Hutabarat-Lebang.

Halaman:


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com