Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

10 Daerah Belum Alokasikan Anggaran Pilkada Serentak 2018

Kompas.com - 16/05/2017, 22:59 WIB
Moh. Nadlir

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengungkapkan, sebanyak 10 daerah belum mengalokasikan anggaran untuk Pilkada Serentak 2018 mendatang. Daerah tersebut, rata-rata didominasi kabupaten/kota.

"Ada 10 kabupaten dan kota yang belum menganggarkan biaya Pilkada Serentak 2018. Untuk pengajuan anggaran untuk provinsi umumnya aman," kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi, di Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Salah satu dari 10 daerah tersebut yakni kota Pangkalpinang, Bangka Belitung. Sementara daerah KPU enggan merinci.

(Baca: Mendagri Heran Anggaran Pilkada Serentak Malah Membengkak)

Pramono khawatir, lambatnya penyusunan anggaran akan menghambat tahapan awal persiapan Pilkada serentak 2018.

Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan menyiapkan anggarannya setidak-tidaknya melalui APBD Perubahan 2017.

Apalagi, anggaran Pilkada dari APBD atau APBD Perubahan diperlukan untuk proses rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS), pembiayaan alat peraga kampanye dan lainnya.

"Rata-rata sudah melalui proses pembahasan antara KPU setempat dengan pemda. Namun, masih belum ketemu besaran yang pas," kata dia.

KPU menargetkan anggaran Pilkada Serentak 2018 sudah dapat disepakati pengajuannya antara pemerintah daerah dan penyelenggara setempat pada 27 September mendatang.

"Kesepakatan itu harus sudah tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). NPHD juga harus ditandatangani dalam satu kali kesempatan agar tidak menghambat proses pencairan dana Pilkada," terang dia.

(Baca: Pilkada Serentak Berikutnya Digelar 27 Juni 2018)

"Sebab, kami akan menetapkan tahapan Pilkada Serentak pada 14 Juni. Sehingga masih tersisa beberapa bulan untuk melakukan supervisi menuntaskan NPHD," kata dia.

Diketahui, sampai saat ini pengajuan anggaran pembiayaan Pilkada Serentak 2018 sebesar Rp 12,6 triliun.

Nilai tersebut belum termasuk 10 daerah yang belum mengalokasikan anggaran Pilkada.

Sebanyak 171 daerah akan melaksanakan Pilkada Serentak pada 2018. Pemilihan Gubernur digelar di 17 daerah, Pemilihan Bupati di 115 daerah dan Pemilihan Walikota di 39 daerah.

Kompas TV Lukman menargetkan RUU penyelenggaraan pemilu disahkan pada 18 Mei 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com