Tantangan bagi Presiden Jokowi

Karena itu, ke depan, persoalan konsolidasi kekuasaan untuk membuat kabinet menjadi zaken—tak peduli para menteri yang berasal dari partai sekalipun—menjadi sangat mendasar. Perkuatan kementerian dan lembaga yang terkait dengan reformasi birokrasi, hukum, agraria, dan semua urusan yang terkait langsung dengan rakyat banyak perlu menjadi prioritas.

Kombinasi pilihan strategi nglurug tanpa bala (menyerbu tanpa bala tentara), ”membalik kura-kura” (mengubah paradigma), dan ”memanfaatkan tenaga lawan” agar tidak membuat gejolak politik apa pun—apalagi ”perang” dengan pihak mana pun—perlu dikedepankan. Dengan demikian, ke depan tidak terjadi lagi ruang publik yang kosong dan kemudian dipakai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggelar ”gamelan”, dan kemudian justru pemerintah sendiri sibuk menari di irama kendang mereka.

Publik juga mengharapkan Presiden Jokowi mengambil langkah dan upaya terukur untuk mewujudkan makna revolusi mental, reformasi birokrasi, dan reformasi hukum yang terus dikumandangkan. Juga langkah- langkah nyata yang konseptual dan komprehensif tentang ”reformasi agraria” yang dikombinasikan dengan upaya swasembada pangan dan penyelamatan lingkungan hidup, serta penataan logistik nasional sebagaimana tiga program unggulan yang dicanangkan Bung Karno tersebut di atas.

Memang mustahil dalam 2,5 tahun sisa pemerintahannya Presiden Jokowi mampu mewujudkan secara sempurna kontrak sosial Nawacita-nya. Namun, setidaknya di akhir masa kepemimpinannya, sebuah perubahan model dalam mewujudkan NKRI, sebagaimana yang dimaksudkan di atas, melahirkan harapan baru dan sedikit banyak telah dirasakan hasilnya.

Saurip Kadi
Mayor Jenderal TNI (Purn), Mantan Aster KSAD

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 16 Mei 2017, di halaman 7 dengan judul "Tantangan bagi Presiden Jokowi".