JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia I Wayan Dusak menegaskan, Kemenkumham hanya menjalankan perintah undang-undang saat memberikan status bebas bersyarat kepada Urip Tri Gunawan.
Urip merupakan terpidana kasus suap penanganan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Kami kan melaksanakan tugas sesuai UU. Kalau aturannya ada, kan sifatnya lapas itu pembinaan, bagaimana dia mengembalikan orang itu lebih baik atau buruk dari sebelumnya," kata Wayan kepada Kompas.com, Selasa (16/5/2017).
Hal ini disampaikan Wayan menanggapi kritik yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Juru bicara KPK Febri Diansyah sebelumnya menyebut pemberian status bebas bersyarat kepada Urip tidak memenuhi rasa keadilan bagi publik.
"Kalau keadilan kan kita sulit mengukurnya. Apakah adil untuk mereka yang ada di penjara berlebih (kelebihan kapasitas)? Apa itu harus dibebankan ke Kemenkumham semua," kata Wayan.
(Baca: Sebelum Bebas Bersyarat, Urip Tri Gunawan Dapat Remisi 51 Bulan)
Sementara, terkait kritik bahwa Urip belum menjalankan dua per tiga masa hukuman, Wayan membantahnya.
Ia mengakui, jika hanya mengacu pada masa hukuman 20 tahun penjara, Urip yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2008 itu, belum menjalani 2/3 dari masa hukumannya.
Namun, Urip mendapatkan berbagai remisi selama di penjara sehingga masa tahanannya pun berkurang.
Total, ia mendapatkan remisi 51 bulan.
"Jadi 20 tahun, dikurangi dengan remisinya, itu lah yang dihitung," kata Wayan.
Wayan juga mengaku tidak masalah dengan kritik yang diberikan KPK.
Sebab, KPK adalah lembaga yang bertugas memberantas korupsi sehingga pernyataan yang dikeluarkan di publik juga harus pro pemberantasan korupsi.
(Baca: Urip Bebas Bersyarat, KPK Minta Kemenkumham Beri Penjelasan)
"KPK ya memang harus ngomong gitu. Kalau ngomong berbeda, jadi tidak pro anti-korupsi. Kami juga sama, tapi kan ada koridornya. Kami tidak akan melangkahi lah," ujar dia.
Urip resmi berstatus bebas bersyarat pada Jumat (12/5/2017) lalu.
Ia sebelumnya divonis hukuman 20 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 4 September 2008.
Ia terbukti menerima uang terkait jabatannya sebagai anggota tim jaksa penyelidik perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Bantuan itu diberikan pada Bank Dagang Nasional Indonesia milik Sjamsul Nursalim.
Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis 20 tahun bui terhadap Urip pada 28 November 2008.
Mahkamah Agung, pada 11 Maret 2009, juga menolak permohonan kasasi Urip.
(Baca: Urip Tri Gunawan Bebas Bersyarat, KPK Kritik Menkumham)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
