Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amien Rais Tantang Luhut Adu Data dengan Para Penolak Reklamasi

Kompas.com - 16/05/2017, 17:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua MPR Amien Rais menantang Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk beradu data dengan pihak yang menolak reklamasi di Teluk Jakarta.

Ia menyampaikan, saat ini para penolak sudah memiliki data terkait kerugian ekologi, sosial, dan ekonomi jika reklamasi di Teluk Jakarta dilanjutkan.

"Kalau di media secara sangat lugas dan cukup jelas, tokoh nelayan dan lain-lain bersedia dengan senang hati gimana kalau Pak Luhut adu data," ujar Amien seusai menghadiri diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Anies Ingin Buat Pelabuhan di Pulau Reklamasi

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, Indonesia merupakan negara demokrasi.

Terlebih, kata dia, Luhut yang pertama kali menantang pihak penolak reklamasi untuk beradu data.

Amien mengatakan, saat itu para penolak menyanggupinya, namun Luhut mengatakan datanya masih disiapkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Kami kasih waktu dua minggu. Kami hargai Pak Luhut, kita bicara baik-baik manfaat dan mudharat kita tinjau dari segala segi. Kedaulatan negara kita ini dijual apa enggak," ujar Amien.

"Kalau argumen kami dipatahkan, silakan reklamasi lanjut. Tapi kalau Pak Luhut dan keliru seperti apa yang disampaikan Mas Anies (Baswedan) dan Sandiaga Uno, dihentikan reklamasi itu. Kemudian semua kembali ke kepentingan rakyat," lanjut Amien.

Luhut sebelumnya mempersilakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, jika ingin menghentikan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

(baca: Luhut Minta Anies-Sandi Tanggung Jawab jika Jakarta Tenggelam karena Stop Reklamasi)

Namun, Luhut mengingatkan proyek reklamasi sangat penting untuk mencegah Jakarta tenggelam.

"Kalau mau distop ya bikin aja situ stop, nanti kalau udah Jakarta tenggelam atau menurun, ya tanggung jawab. Jadi jangan nanti lari dari tanggung jawab di kemudian hari," kata Luhut, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Luhut mengatakan, berdasarkan kajian, tanah Jakarta akan tenggelam 8-23 cm apabila proyek pembangunan reklamasi dan tanggul laut raksasa tidak dilaksanakan.

"Enggak ada alasan kita membatalkan sampai hari ini ya," kata dia.

Halaman:



Terkini Lainnya

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com