Kompas.com - 16/05/2017, 17:02 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua MPR Amien Rais menantang Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk beradu data dengan pihak yang menolak reklamasi di Teluk Jakarta.

Ia menyampaikan, saat ini para penolak sudah memiliki data terkait kerugian ekologi, sosial, dan ekonomi jika reklamasi di Teluk Jakarta dilanjutkan.

"Kalau di media secara sangat lugas dan cukup jelas, tokoh nelayan dan lain-lain bersedia dengan senang hati gimana kalau Pak Luhut adu data," ujar Amien seusai menghadiri diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Anies Ingin Buat Pelabuhan di Pulau Reklamasi

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, Indonesia merupakan negara demokrasi.

Terlebih, kata dia, Luhut yang pertama kali menantang pihak penolak reklamasi untuk beradu data.

Amien mengatakan, saat itu para penolak menyanggupinya, namun Luhut mengatakan datanya masih disiapkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Kami kasih waktu dua minggu. Kami hargai Pak Luhut, kita bicara baik-baik manfaat dan mudharat kita tinjau dari segala segi. Kedaulatan negara kita ini dijual apa enggak," ujar Amien.

"Kalau argumen kami dipatahkan, silakan reklamasi lanjut. Tapi kalau Pak Luhut dan keliru seperti apa yang disampaikan Mas Anies (Baswedan) dan Sandiaga Uno, dihentikan reklamasi itu. Kemudian semua kembali ke kepentingan rakyat," lanjut Amien.

Luhut sebelumnya mempersilakan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, jika ingin menghentikan proyek reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nasdem Diprediksi Untung Calonkan Ganjar di Bursa Pilpres, meski Hubungannya dengan PDI-P Akan Renggang

Nasdem Diprediksi Untung Calonkan Ganjar di Bursa Pilpres, meski Hubungannya dengan PDI-P Akan Renggang

Nasional
Pimpinan MPR Sebut Australia Komitmen Bantu Indonesia Tangani Wabah PMK

Pimpinan MPR Sebut Australia Komitmen Bantu Indonesia Tangani Wabah PMK

Nasional
Polri Dapat Predikat WTP Sembilan Kali Berturut-turut dari BPK

Polri Dapat Predikat WTP Sembilan Kali Berturut-turut dari BPK

Nasional
Tulang Punggung Keluarga Jadi Hal yang Meringankan Hukuman Adam Deni

Tulang Punggung Keluarga Jadi Hal yang Meringankan Hukuman Adam Deni

Nasional
Jokowi Naik Kereta 12 Jam Menuju Ukraina, Berangkat dari Polandia

Jokowi Naik Kereta 12 Jam Menuju Ukraina, Berangkat dari Polandia

Nasional
Divonis 4 Tahun Penjara, Adam Deni Ajukan Banding

Divonis 4 Tahun Penjara, Adam Deni Ajukan Banding

Nasional
Komisi III Akan Kaji Manfaat Ganja untuk Medis, Berkaca pada Belanda dan Thailand

Komisi III Akan Kaji Manfaat Ganja untuk Medis, Berkaca pada Belanda dan Thailand

Nasional
Jadi “Rebutan” PDI-P dan Nasdem, Seberapa Besar Elektabilitas Ganjar Pranowo Jelang Pilpres 2024?

Jadi “Rebutan” PDI-P dan Nasdem, Seberapa Besar Elektabilitas Ganjar Pranowo Jelang Pilpres 2024?

Nasional
Terbukti Melanggar UU ITE, Adam Deni Divonis 4 Tahun Penjara

Terbukti Melanggar UU ITE, Adam Deni Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Tersangka KSP Indosurya Bebas, Ini Strategi Bareskrim Supaya Mereka Kembali Ditahan

Tersangka KSP Indosurya Bebas, Ini Strategi Bareskrim Supaya Mereka Kembali Ditahan

Nasional
Grace Natalie: Bro Sunny 'Gentleman' Akui Dukung Anies, Makanya Mundur dari PSI

Grace Natalie: Bro Sunny "Gentleman" Akui Dukung Anies, Makanya Mundur dari PSI

Nasional
Sudah 900 Hari Harun Masiku Buron, ICW Desak Ketua KPK Firli Bahuri Mundur

Sudah 900 Hari Harun Masiku Buron, ICW Desak Ketua KPK Firli Bahuri Mundur

Nasional
UPDATE 28 Juni: Kasus Covid-19 Tambah 2.167, Kasus Aktif 15.310

UPDATE 28 Juni: Kasus Covid-19 Tambah 2.167, Kasus Aktif 15.310

Nasional
Fraksi Demokrat dan PKS Beri Catatan Terhadap RUU Tiga Provinsi Baru Papua

Fraksi Demokrat dan PKS Beri Catatan Terhadap RUU Tiga Provinsi Baru Papua

Nasional
Pemerintah Ogah Temui Mahasiswa yang Demo soal RKUHP di DPR, Ini Alasannya

Pemerintah Ogah Temui Mahasiswa yang Demo soal RKUHP di DPR, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.