Kompas.com - 16/05/2017, 16:35 WIB
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyatakan mendukung pemerintah yang akan melakukan upaya pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia melalui proses hukum.

Keputusan untuk membubarkan HTI karena kegiatan ormas tersebut terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas. 

Arsul mengingatkan, pembubaran terhadap HTI harus sesuai prosedur seperti diatur dalam Undang-Undang Organisasi Kemasyaratakatan (Ormas).

"Kalau ada keyakinan pemerintah. Sepanjang prosedurnya sudah dipenuhi, ya silakan mau dibubarkan. Toh HTI bisa men-challenge-nya di pengadilan," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, saat  ditemui di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta Pusat, Selasa (16/5/2017).

Arsul mengatakan, seharusnya juga diadakan dialog terbuka antara pemerintah dengan HTI.

(Baca: Wiranto Minta Masyarakat Tak Ribut soal Rencana Pembubaran HTI)

Hal ini dilakukan untuk mengonfirmasi secara langsung tudingan-tudingan pemerintah yang selama ini diarahkan kepada HTI.

"Menurut saya, harusnya ada dialog publik yang terbuka karena kita juga belum. Karena sepanjang yang saya ikuti, HTI kan baru mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran hukum," kata dia.

"Kita ingin jawaban dari mereka. Kami adalah organisasi di Indonesia yang mendukung sepenuhnya NKRI. Tidak menentang Pancasila dan sebagainya. Harus itu dong statement-nya. Kami tetap, tidak punya wacana untuk mengubah bentuk negara ini," papar Arsul.

Sebelumnya, pemerintah memaparkan tiga alasan membubarkan HTI.

Alasan itu, pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

(Baca: Kemendagri: HTI Sudah Siapkan RUU Dasar Negara Khilafah di Indonesia)

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Kompas TV Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma’ruf Amin, berpendapat, HTI seharusnya berkomitmen pada dasar negara, Pancasila.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Aremania Turun ke Lapangan untuk Semangati Pemain

Tragedi Kanjuruhan, Komnas HAM: Aremania Turun ke Lapangan untuk Semangati Pemain

Nasional
Sederet Pernyataan Terbaru Ferdy Sambo: Minta Maaf ke Keluarga Brigadir J hingga Sebut Istrinya Korban

Sederet Pernyataan Terbaru Ferdy Sambo: Minta Maaf ke Keluarga Brigadir J hingga Sebut Istrinya Korban

Nasional
Jokowi Resmikan Revitalisasi Fasilitas Bandara Halim Perdanakusuma

Jokowi Resmikan Revitalisasi Fasilitas Bandara Halim Perdanakusuma

Nasional
HUT ke-77, TNI Masih Punya 3 Pekerjaan Rumah yang Harus Dibenahi

HUT ke-77, TNI Masih Punya 3 Pekerjaan Rumah yang Harus Dibenahi

Nasional
Fadli Zon Ungkap Reaksi Ketua DPR Inggris soal Tragedi Kanjuruhan: Sangat Tragis!

Fadli Zon Ungkap Reaksi Ketua DPR Inggris soal Tragedi Kanjuruhan: Sangat Tragis!

Nasional
Sebut Bunuh Brigadir J karena Emosional, Sambo: Hati Saya Sesak sebagai Suami

Sebut Bunuh Brigadir J karena Emosional, Sambo: Hati Saya Sesak sebagai Suami

Nasional
Fadli Zon Sebut Gerindra dan Prabowo Sudah Lama Dekat dengan Ridwan Kamil

Fadli Zon Sebut Gerindra dan Prabowo Sudah Lama Dekat dengan Ridwan Kamil

Nasional
Kondisi Korban Luka Tragedi Kanjuruhan: Patah Tulang dan Baru Bisa Buka Mata Setelah 2 Hari

Kondisi Korban Luka Tragedi Kanjuruhan: Patah Tulang dan Baru Bisa Buka Mata Setelah 2 Hari

Nasional
PKS Sarankan Nama di Luar Internal untuk Dampingi Anies: AHY, Khofifah dan Ganjar

PKS Sarankan Nama di Luar Internal untuk Dampingi Anies: AHY, Khofifah dan Ganjar

Nasional
MIND ID Sabet Sederet Penghargaan Tertinggi Sektor Energi dan Minerba

MIND ID Sabet Sederet Penghargaan Tertinggi Sektor Energi dan Minerba

Nasional
Pakar: Walau Status Pandemi Berubah Jadi Endemi, Kita Harus Tetap Waspada

Pakar: Walau Status Pandemi Berubah Jadi Endemi, Kita Harus Tetap Waspada

Nasional
Jokowi: Saya Minta TGIPF Ungkap Hasil Penelusuran Tragedi Kanjuruhan Secepatnya

Jokowi: Saya Minta TGIPF Ungkap Hasil Penelusuran Tragedi Kanjuruhan Secepatnya

Nasional
Cegah Tragedi Kanjuruhan Terulang, Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Audit Stadion Se-Indonesia

Cegah Tragedi Kanjuruhan Terulang, Jokowi Perintahkan Menteri PUPR Audit Stadion Se-Indonesia

Nasional
Jokowi Sebut FIFA Mau Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepak Bola Indonesia

Jokowi Sebut FIFA Mau Bantu Perbaiki Tata Kelola Sepak Bola Indonesia

Nasional
Anies Cari Cawapres, PKS Sebut Sejumlah Nama Kadernya Aher sampai HNW

Anies Cari Cawapres, PKS Sebut Sejumlah Nama Kadernya Aher sampai HNW

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.