Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di AS, Menteri Susi Disebut Lebih Banyak Menenggelamkan Kapal daripada US Navy

Kompas.com - 16/05/2017, 10:47 WIB
Kompas TV Susi Pudjiastuti memerangi penangkapan ikan ilegal digambarkan dalam sebuah komik di Jepang

Di hadapan puluhan peserta diskusi di kantor Stimson Center, salah satu lembaga think tank AS, Susi mengatakan tetap akan menenggelamkan kapal-kapal AS yang mencuri ikan di Indonesia. Ungkapan ini disambut dengan gelak tawa para peserta diskusi.

Jessica Hardy, pendiri Regenerative Seas, yang sempat menjelajah Nusantara selama tiga tahun, pun terkesan dengan Susi.

Ia mengikuti kiprah Susi melalui media massa yang mewartakan aksi-aksinya menenggelamkan kapal asing.

Ia bahkan mengikuti pidato Susi pada Konferensi Kelautan di Bali pada 2016.

"Ia adalah perempuan yang tangguh," kata Jessica.

Orang bodoh

Namun, puja-puji yang diterima Susi di luar negeri terkadang berbeda irama dengan pendapat sejumlah kalangan di dalam negeri.

Di Indonesia, Susi dikritik karena kebijakannya tak berorientasi pada sektor laut, lebih pada menenggelamkan kapal.

Bahkan, ada yang menilai bahwa orang bodoh pun bisa menenggelamkan kapal.

Cerita ini pun dibawa Susi di hadapan peserta simposium kepemimpinan global tentang masa depan kelautan yang diselenggarakan The Pew Charitable Trust serta di hadapan sejumlah pemikir, aktivis, dan ahli pemerintahan saat berbicara di Stimson Center.

Bukan ingin secara frontal menjawab sindiran itu, ia hanya ingin menunjukkan bahwa tak semua orang menyukai apa yang dilakukannya.

Padahal, menurut Susi, menjadi orang bodoh saja tidak cukup untuk bisa menggerakkan TNI AL beserta instansi terkait untuk meledakkan kapal pencuri ikan.

"Orang bodoh ini harus jadi menteri dulu supaya bisa meledakkan kapal," kata Susi.

Ia mencurigai pihak-pihak yang dirugikan atas kebijakan-kebijakannya, khususnya para pemilik kapal, mulai menggunakan berbagai cara untuk menghambat langkahnya memberantas praktik pencurian ikan serta menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memengaruhi elite politik supaya kebijakan pelarangan beroperasinya kapal-kapal eks asing dicabut dan tetap diperbolehkannya penggunaan cantrang untuk menangkap ikan.

Susi pun berharap Presiden RI tidak terpengaruh dan tetap mendukung langkahnya. Apalagi dengan diterimanya penghargaan Peter Benchley Ocean Awards, penghargaan paling prestisius di dunia kemaritiman internasional, menunjukkan langkah Pemerintah RI telah berada di rel yang benar.

(SUSANA RITA KUMALASANTI dari Washington, Amerika Serikat)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com