Fraksi Golkar Tarik Surat Penolakan Pengiriman Wakil di Pansus Angket KPK

Kompas.com - 16/05/2017, 09:51 WIB
Bendahara Umum DPP Partai Golkar Robert J Kardinal di lapangan ex golf driving range Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (23/10/2016). KOMPAS.com/Nabilla TashandraBendahara Umum DPP Partai Golkar Robert J Kardinal di lapangan ex golf driving range Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (23/10/2016).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Kardinal menegaskan surat penolakan Fraksi Golkar kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait penolakan mengirim wakil ke dalam panitia khusus (pansus) angket KPK telah ditarik.

"Surat itu ditandatangani sekretaris fraksi sendiri. Harus ditandatangani ketua dan sekretaris. Jadi kami belum pernah rapat di fraksi. Kami akan rapat dulu. Sehingga itu menentukan mengirim atau tidak, nanti sebabnya akan dicari," ujar Robert di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (16/5/2017) malam.

Ia menambahkan saat ini mayoritas anggota Fraksi Golkr sedang berada di daerah pemilihan (dapil) sehingga belum bisa mengadakan rapat untuk mengambil keputusan soal itu.

(Baca: Fraksi Golkar Tolak Kirim Wakil ke Pansus Angket KPK)

Menanggapi adanya penarikan surat tersebut, Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid, menganggap wajar. Ia menilai penarikan tersebut bukan berarti adanya ketidaksolidan di internal Golkar.

Ia mengatakan pergantian ketua fraksi terjadi di saat mendekati reses sehingga Fraksi Golkar belum sempat melakukan konsolidasi.

"Jadi belum ada koordinasi dengan (pimpinan) fraksi yang baru. Jadi ini tidak ada persoalan. Itu dinamika dalam fraksi. Yang pasti ini nanti saat sidang akan rapat pleno fraksi untuk menentukan sikap Partai Golkar," papar Nurdin.

Fraksi Partai Golkar di DPR mengirim surat ke pimpinan DPR yang menyatakan penolakannya untuk mengirim wakil dalam panitia khusus (pansus) angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

(Baca: SBY: Hak Angket DPR terhadap KPK Berbahaya)

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita membenarkan ihwal pengiriman surat yang dibuat dan ditandatanganinya itu.

"Iya, saya yang membuat dan menandatangani surat tersebut," kata Agus melalui pesan singkat, Rabu (10/5/2017).

"Dengan ini kami sampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar DPR RI tidak mengirimkan nama panitia angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," demikian inti surat penolakan yang disampaikan Fraksi Golkar dan ditandatangani oleh Sekretaris Fraksi Golkar.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Berharap Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Awal 2021

Wapres Ma'ruf Berharap Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Awal 2021

Nasional
Borong 4 Penghargaan Inovasi Daerah dalam Tatanan Baru, Bupati Trenggalek Tak Pernah Berharap

Borong 4 Penghargaan Inovasi Daerah dalam Tatanan Baru, Bupati Trenggalek Tak Pernah Berharap

Nasional
Kisah Kesederhanaan Hoegeng, Menolak Pengawalan dan Mobil Dinas

Kisah Kesederhanaan Hoegeng, Menolak Pengawalan dan Mobil Dinas

Nasional
Survei Puspek Unair: Bansos Covid-19 Belum Tepat Sasaran

Survei Puspek Unair: Bansos Covid-19 Belum Tepat Sasaran

Nasional
KPU: Pemilih Bersuhu Tubuh Tinggi Mencoblos Bukan di TPS

KPU: Pemilih Bersuhu Tubuh Tinggi Mencoblos Bukan di TPS

Nasional
Anggota Komisi I Pertanyakan Penunjukan Kemenhan Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Anggota Komisi I Pertanyakan Penunjukan Kemenhan Pimpin Proyek Lumbung Pangan

Nasional
Ketua Umum LDII Abdullah Syam Meninggal Dunia

Ketua Umum LDII Abdullah Syam Meninggal Dunia

Nasional
Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Rahayu Saraswati Tepis Tudingan KKN di Balik Ekspor Benih Lobster

Nasional
Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Wapres Minta Tokoh Agama Dorong Umat Kuasai Iptek

Nasional
KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

KPU: Penyelenggara Pilkada Bersuhu Lebih dari 37,3 Derajat Celcius Tak Boleh Bertugas

Nasional
Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Ini Saran Ahli agar Wajah Tak Berjerawat dan Iritasi Saat Pakai Masker

Nasional
Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Ini Alasan Kelompok Buruh Mundur dari Tim Teknis Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Wapres Minta Tokoh Lintas Agama Terus Bimbing Umat Patuhi Protokol Covid-19

Nasional
'Food Estate' Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

"Food Estate" Akan Dikembangkan sebagai Cadangan Logistik Strategis Pertahanan Negara

Nasional
Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Lumbung Pangan Nasional Diserahkan ke Prabowo, Ini Kata Nasdem...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X