Kompas.com - 15/05/2017, 16:15 WIB
Mantan Wamenag RI periode 2011-2014, Nasaruddin Umar, usai diperiksa KPK sebagai saksi. Senin (15/5/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusMantan Wamenag RI periode 2011-2014, Nasaruddin Umar, usai diperiksa KPK sebagai saksi. Senin (15/5/2017)
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Menteri Agama RI periode 2011-2014, Nasaruddin Umar, membantah ada aliran dana kepadanya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran di Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama tahun 2011-2012 dan pengadaan laboratorium komputer MTS.

Hal tersebut disampaikan Nasaruddin Umar seusai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (15/5/2017).

Nasaruddin mengatakan, saat proyek tersebut berlangsung, ia sedang diutus ke luar negeri untuk kasus WNI yang terancam hukuman mati.

"Jadi proses belakangan saya enggak tahu, dan tidak ada tanda tangan apapun, tidak ada paraf apapun, yang yang pasti tidak ada aliran dana apapun," kata Nasaruddin.

Nasaruddin mengaku diperiksa untuk tersangka kasus ini, Fahd El Fouz bin A Rafiq.

"Dimintai pendapat tentang Saudara Fahd. Pada waktu itu saya sudah menjadi Wamen. Jadi saya sudah tidak tahu-menahu banyak," ujar Nasaruddin.

(Baca: Fahd El Fouz, dari Korupsi DPID hingga Pengadaan Al Quran)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara itu, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, selain Nasaruddin, ada lima orang lain yang telah hadir di KPK yang dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Fadh.

Mereka adalah Syamsu Rachman (swasta), Wahab (project manager), Agus Sugianto (swasta), Wahab (swasta), dan Vasco Ruseimy (swasta).

"(Sudah) hadir di KPK jam 11," ujar Febri, saat dikonfirmasi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Aturan Terbaru Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Nasional
Di KTT ASEAN, Australia Sampaikan Keinginan Perkuat Kerja Sama Penanganan Covid-19

Di KTT ASEAN, Australia Sampaikan Keinginan Perkuat Kerja Sama Penanganan Covid-19

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Terapkan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Ini Alasan Pemerintah Terapkan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Nasional
Aplikasi Signal Hilang dari Playstore, Ini Penjelasan Korlantas Polri

Aplikasi Signal Hilang dari Playstore, Ini Penjelasan Korlantas Polri

Nasional
LBH Jakarta Akan Layangkan Gugatan ke Jokowi-Ma’ruf Amin soal Regulasi Pinjol

LBH Jakarta Akan Layangkan Gugatan ke Jokowi-Ma’ruf Amin soal Regulasi Pinjol

Nasional
Pemerintah Kantongi Aset Kredit BLBI Senilai Rp 2,4 Miliar dan 7,6 Juta Dollar AS

Pemerintah Kantongi Aset Kredit BLBI Senilai Rp 2,4 Miliar dan 7,6 Juta Dollar AS

Nasional
Wapres Dukung Pencanangan Oktober sebagai Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Wapres Dukung Pencanangan Oktober sebagai Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Kemenkes: Harga Tertinggi Tes PCR Berlaku Mulai 27 Oktober 2021

Kemenkes: Harga Tertinggi Tes PCR Berlaku Mulai 27 Oktober 2021

Nasional
Dinas Kesehatan Diminta Awasi Penyedia Tes PCR agar Tarif Sesuai Batas Maksimum

Dinas Kesehatan Diminta Awasi Penyedia Tes PCR agar Tarif Sesuai Batas Maksimum

Nasional
Laboratorium yang Tak Patuhi Ketentuan Harga Tertinggi Tes PCR Bisa Ditutup dan Dicabut Izinnya

Laboratorium yang Tak Patuhi Ketentuan Harga Tertinggi Tes PCR Bisa Ditutup dan Dicabut Izinnya

Nasional
Cuti Bersama Natal Dihapus, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasikannya

Cuti Bersama Natal Dihapus, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Gencar Sosialisasikannya

Nasional
BREAKING NEWS: Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

BREAKING NEWS: Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

Nasional
Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Jokowi Dinilai Perlu Tunjuk Jubir agar Tak Ada Simpang Siur Informasi

Nasional
Wapres: Posisi Keuangan Syariah Indonesia di Tingkat Global Menggembirakan

Wapres: Posisi Keuangan Syariah Indonesia di Tingkat Global Menggembirakan

Nasional
Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Tolak Gugatan UU ITE, MK Nilai Pemutusan Internet Papua oleh Pemerintah Konstitusional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.