Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kecam Penghadangan Fahri Hamzah, Muhaimin Ajak Masyarakat "Move On"

Kompas.com - 15/05/2017, 09:11 WIB

MATARAM, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengecam aksi penghadangan dan penolakan terhadap Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang dilakukan sekelompok massa di Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara.

"Penghentian Fahri Hamzah di Manado dengan mengepung bandara ini melanggar undang-undang," ucap Muhaimin seusai melantik pengurus DPW PKB Nusa Tenggara Barat di Mataram, Minggu (14/5/2017).

Ia menuturkan, yang terjadi di Bandar Udara Sam Ratulangi, Manado harus menjadi pelajaran dan tidak boleh terulang kembali. Bagaimanapun, lanjut Muhaimin, masih banyak cara berdemokrasi yang lebih baik.

"Di sisi lain yang menjadi kekuatan radikal, mengancam keutuhan NKRI harus menghentikan diri, supaya seimbang," ujarnya.

(Baca: Apa yang Perlu Dipelajari dari Aksi Massa Tolak Fahri Hamzah?)

Menurut Muhaimin, apapun tajamnya perbedaan dan apapun emosinya, terutama yang berdampak dari akibat Pilkada DKI hendaknya segera dihentikan.

"Mari kita hentikan semua ini, hendaknya kita move on dan mari kita cari jalan terbaik, buat mencari jalan menghentikan radikal di Indonesia," jelasnya.

Untuk itu, ia mengajak sekaligus mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia bekerja yang baik tanpa harus menandingi dengan cara-cara yang kasar.

"Stop semuanya, kita harus move one menjadi bagian yang bersatu padu membangun bangsa ini bekerja mengisi dan menata kehidupan yang lebih baik supaya segera maju dan bersaing dengan negara lai. Segera hentikan urusan yang menyangkut Pilkada DKI titik," kata Muhaimin Iskandar.

(Baca: Ditolak Warga Manado, Ini Kata Fahri Hamzah)

Lebih lanjut, ia juga meminta kepada apara keamanan baik polisi dan TNI untuk memgambil sikap tegas agar peristiwa yang terjadi di Bandara Udara Sam Ratulangi, Manado tidak terjadi kembali di tempat lain.

"Kita berterima kasih dapat menjaga dan terus bekerja, tetapi juga harus tegas," katanya.

Kompas TV Ricuh, Unjuk Rasa Tolak Fahri Hamzah di Manado
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com