Rekonstruksi Kelembagaan KPU

Kompas.com - 14/05/2017, 08:13 WIB
Gedung Komisi Pemilhan Umum KOMPAS.com/DEYTRI ROBEKKA ARITONANGGedung Komisi Pemilhan Umum
EditorBayu Galih

oleh: Ida Budhiati

Panitia khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu menggulirkan wacana perubahan sifat kelembagaan penyelenggara pemilu tingkat kabupaten/kota menjadi ad hoc.

Gagasan tersebut direspons beragam oleh para pemangku kepentingan pemilu. Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menyatakan tak setuju karena tak sesuai dengan sifat lembaga KPU yang permanen, sebagaimana dimaksud Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945. Sementara, penggiat pemilu berpandangan pansus perlu menjelaskan kepada publik mengapa mengusulkan KPU kabupaten/kota menjadi lembaga ad hoc(Kompas,3/5).

Bersifat permanen


Rumusan Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945 perlu dipahami secara komprehensif dengan mencermati kembali risalah amendemen ketiga UUD 1945. Salah satu anggota Panitia Ad Hoc IBadan Pekerja MPR Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB, menyampaikan pandangannya tentang bentuk dan sifat lembaga penyelenggara pemilu. Katanya, ”Lembaga yang melaksanakan pemilu adalah suatu komisi pemilihan umum yang sifatnya independen dan mandiri. Kemudian lembaga ini sifatnya permanen yang punya masa jabatan tertentu. Organisasi KPU secara lengkap diatur dalam UU mengenai Pemilu”. Memperhatikan saran ahli bahasa, kata ”permanen” diganti dengan kata ”tetap” sehingga rumusan terakhir berbunyi: ”Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945, pembentuk UU mengatur organisasi KPU, jumlah anggota dan masa keanggotaan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota, serta badan penyelenggara ad hoc dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 17 Ayat (1) dan (2) menyebutkan struktur organisasi penyelenggara pemilu terdiri atas KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota yang merupakan bagian dari KPU. Ketentuan tersebut sejalan dengan mandat konstitusi, kelembagaan KPU bersifat tetap, yaitu di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta bersifat hierarkis.

Sementara, masa keanggotaan KPU menurut UU No 12/2003 adalah lima tahun sejak pengucapan sumpah/janji. Selain itu, UU No 12/2003 juga mengatur struktur dan personel sekretariat pada setiap jenjang berstatus pegawai negeri sipil yang berfungsi sebagai pendukung sistem KPU.

Setelah penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004, melalui UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, nomenklatur dan sifat hierarki kelembagaan KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengalami perubahan cukup signifikan. Berpedomanketentuan Pasal 18 UUD 1945, pembentuk UU mempunyai pemahaman pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemerintah daerah.

Alhasil, dirumuskan Pasal 1 Angka 21 UU Pemda: ”Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud UU No 12/2003 yang diberi wewenang khusus oleh UU untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota”. Selanjutnya, Pasal 57 Ayat (1) menyatakan, KPUD bertanggung jawab kepada DPRD.

Ketentuan Pasal 1 Angka 21 dan Pasal 57 Ayat (1) UU No 32/2004 diajukan judicial review oleh sekelompok masyarakat sipil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pertimbangan hukum MK dalam putusan perkara ini antara lain menyatakan yang dimaksud dalam rumusan pasal tersebut, penyelenggara pilkada langsung adalah KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagai bagian dari KPU sebagaimana ketentuan Pasal 22 E UUD 1945. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pilkada, KPU menjadi regulator dan pengawas internal penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Secara hierarkis KPU berkewajiban melakukan tugas-tugas koordinasi dan supervisi untuk memberdayakan kinerja KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Selanjutnya, terhadap pengujian Pasal 57 Ayat (1), MK berpendapat, penyelenggaraan pilkada yang berdasarkan asas ”Luber Jurdil” tidak mungkin dicapai bila KPUD harus bertanggung jawab ke DPRD. Sebab, DPRD terdiri atas unsur-unsur parpol yang jadi pelaku dalam pilkada langsung tersebut. Karena itu, KPUD harus bertanggung jawab ke publik bukan kepada DPRD.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X