Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 10/05/2017, 09:08 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Gema Demokrasi, yang terdiri dari puluhan organisasi masyarakat mengaggap sejumlah peristiwa yang belakangan terjadi membuktikan bahwa negara dan pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak lagi menjadikan hukum sebagai panglima.

Aktivis Gema Demokrasi, Pratiwi Febry, menyebutkan tiga peristiwa di mana massa seolah punya kuasa untuk menentukan sikap pemerintah, yakni kasus penodaan agama yang menjerat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan pembubaran pameran karya seni Andreas Iswinarto di Semarang dan Yogyakarta.

"Negara dalam hal ini pemerintah dan lembaga peradilan justru memunculkan wajah yang tunduk pada vigilante serta tekanan kerumunan massa atau mobokrasi," kata Pratiwi melalui siaran pers, Rabu (10/4/2017).

Pratiwi menganggap pemerintahan Jokowi melecehkan demokrasi dan keadilan. Keputusan atas tiga peristiwa tersebut dianggap sebagai "kemenangan" desakan massa tanpa mengindahkan prinsip hukum.

Hal itu bertentangan dengan landasan Indonesia sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi penegakan hukum yang berkeadilan. Penerapannya pun harus sesuai dengan nilai hak asasi manusia yang tidak pandang bulu.

"Indonesia adalah rech staat (negara hukum) dan bukannya mach staat (negara kekuasaan) yang seharusnya tidak tunduk pada pendapat segerombolan orang yang melakukan tekanan baik terhadap hukum maupun otoritas pemerintah," kata Pratiwi.

"Saat negara tidak lagi tunduk dan taat pada prinsip rule of law pada saat yang sama negara sedang menghancurkan bangunan demokrasi yang ada," ujar dia.

Dalam kasus Ahok, Pratiwi menilai Pasal 156a KUHP yang dilekatkan pada Ahok merupakan pasal karet dan tidak demokratis. Pasal tersebut, kata dia, lahir di masa demokrasi terpimpin yang anti-demokrasi.

Penafsiran terhadap pemenuhan unsur-unsur pasal pun subyektif dan akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Pratiwi mengatakan, selama ini pasal penodaan agama kerap menjadi alat represi kelompok mayoritas kepada kelompok minoritas.

"Hal ini ditandai dengan adanya pola yang sama sejak aturan ini dilahirkan, yakni tekanan massa pada setiap penggunaan pasal penodaan agama, sehingga putusan peradilan tidak lagi mengacu pada hukum yang objektif dan imparsial melainkan tunduk pada tekanan massa," kata dia.

Hal lain yang disorot adalah wacana pembubaran ormas HTI secara sepihak oleh pemerintah. Menurut Pratiwi, pembubaran ormas adalah wajah terburuk dari demokrasi karena bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Meski ada pembatasan, namun seharusnya itu merupakan upaya paling akhir pemerintah sebagai bagian dari penegakan hukum. Pembubaran tidak bisa hanya berdasarkan ujaran semata, melainkan harus dibuktikan melalui proses peradilan yang adil.

Tak hanya itu, sebelumnya juga harus didahului dengan serangkaian tindakan administratif yang diatur oleh undang-undang.

"Jika alasan pembubaran ormas karena ormas tersebut terindikasi melakukan pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban serta keamanan masyarakat berupa kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan tindak pidana maka seharusnya dilakuan dengan memproses hukum ormas-ormas yang terbukti melakukan aksi kekerasan, bukan memberangus atas dasar perbedaan gagasan," kata Pratiwi.

Gema Demokrasi juga mengutuk keras upaya pembubaran pameran karya seniman Andreas Iswinarto berjudul "Aku Masih Utuh dan Kata-kata Belum Binasa" di Pusham UII Yogyakarta dan di Gedung Sarikat Islam Semarang.

Pameran tersebut dianggap menyebarkan paham komunis, kemudian massa mendorong agar dibubarkan.

Semestinya, upaya pembubaran tersebut bisa ditindak tegas oleh pemerintah karena melanggar kebebasan berekspresi dan termasuk tindakan menyebarkan berita bohong.

"Kami mengecam aparat dan intel dari pihak kepolisian yang hanya diam dan tidak melakukan tindakan apa pun serta merestui tindakan main hakim dari ormas-ormas vigilante tersebut, alih-alih melindungi lembaga yang menyelenggarakan acara pameran seni tersebut," kata Pratiwi.

Kompas TV Menko Polhukam Bubarkan Ormas HTI
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harapan 2 Jenderal yang Pernah Bertugas di KPK Ditunjuk Jadi Kapolda...

Harapan 2 Jenderal yang Pernah Bertugas di KPK Ditunjuk Jadi Kapolda...

Nasional
Rasionalitas Pengecualian Presidential Threshold bagi Partai Baru

Rasionalitas Pengecualian Presidential Threshold bagi Partai Baru

Nasional
Soal 'DPR Markus', Mahfud: Bukan DPR Sekarang, tapi yang Lalu...

Soal "DPR Markus", Mahfud: Bukan DPR Sekarang, tapi yang Lalu...

Nasional
Anggota DPR Usul Hak Angket untuk Transaksi Rp 349 T di Kemenkeu

Anggota DPR Usul Hak Angket untuk Transaksi Rp 349 T di Kemenkeu

Nasional
Ada Perbedaan Angka soal Transaksi Rp 349 T, Komisi III Akan Gelar Rapat Lanjutan bersama Menkeu, Mahfud, dan PPATK

Ada Perbedaan Angka soal Transaksi Rp 349 T, Komisi III Akan Gelar Rapat Lanjutan bersama Menkeu, Mahfud, dan PPATK

Nasional
Alasan Mahfud Bongkar Dugaan Pencucian Uang: Jokowi Marah Indeks Korupsi Menurun

Alasan Mahfud Bongkar Dugaan Pencucian Uang: Jokowi Marah Indeks Korupsi Menurun

Nasional
8 Tahun Berlalu, Abraham Samad Buka-bukaan 'Skandal Rumah Kaca' dan Ambisi Cawapres

8 Tahun Berlalu, Abraham Samad Buka-bukaan "Skandal Rumah Kaca" dan Ambisi Cawapres

Nasional
Deretan Pejabat hingga Partai Politik yang Menolak Israel di Piala Dunia U-20

Deretan Pejabat hingga Partai Politik yang Menolak Israel di Piala Dunia U-20

Nasional
Ditantang Anas Debat Soal Kasus Hambalang, Abraham Samad: Apa yang Mau Diperdebatkan?

Ditantang Anas Debat Soal Kasus Hambalang, Abraham Samad: Apa yang Mau Diperdebatkan?

Nasional
Cerita Abraham Samad: Jadi Ketua KPK Harus Siap Dikriminalisasi

Cerita Abraham Samad: Jadi Ketua KPK Harus Siap Dikriminalisasi

Nasional
Tanggal 1 April Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 April Hari Memperingati Apa?

Nasional
Hari Nasional dan Internasional Bulan April 2023

Hari Nasional dan Internasional Bulan April 2023

Nasional
Rapat Komisi III DPR Bersama Mahfud MD Selesai, Bakal Dilanjutkan Bersama Sri Mulyani

Rapat Komisi III DPR Bersama Mahfud MD Selesai, Bakal Dilanjutkan Bersama Sri Mulyani

Nasional
Bambang Pacul Tolak Pembentukan Pansus, Minta Mahfud MD Benahi Data Transaksi Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Bambang Pacul Tolak Pembentukan Pansus, Minta Mahfud MD Benahi Data Transaksi Rp 349 Triliun di Kemenkeu

Nasional
Politikus Demokrat Ini Tolak Ucapan Mahfud yang Sebut DPR Halang-halangi Penegakan Hukum Transaksi Rp 349 T

Politikus Demokrat Ini Tolak Ucapan Mahfud yang Sebut DPR Halang-halangi Penegakan Hukum Transaksi Rp 349 T

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke