Sekjen PDI-P: BLBI Diungkit Terus-menerus, Muncul Jelang Pemilu

Kompas.com - 09/05/2017, 18:33 WIB
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers terkait pengaktifan kembali Badan Penanggulangan Bencana Alam (Baguna) PDI-P yang sempat vakum sejak dibentuk pada 2006, di Jakarta, Jumat (9/1/2015). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian perayaan ulang tahun ke-42 PDI-P. TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers terkait pengaktifan kembali Badan Penanggulangan Bencana Alam (Baguna) PDI-P yang sempat vakum sejak dibentuk pada 2006, di Jakarta, Jumat (9/1/2015). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian perayaan ulang tahun ke-42 PDI-P.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan pengusutan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Sebenarnya itu justru harus kita lihat. Kasus BLBI kan seolah menjadi kasus yang muncul menjelang pemilu. Persoalan yang muncul seperti kasus Century yang sudah jelas-jelas di depan mata kenapa tidak ada proses penuntasan," ujar Hasto, Selasa (9/5/2017).

Ia mengatakan, hal tersebut tentu menjadi pertanyaan publik sebab pemberantasan hukum terkesan tebang pilih.

Hasto juga mengatakan masih banyak kasus korupsi yang sudah mendapatkan rekomendasi dari DPR dan BPK juga telah menyatakan adanya kerugian negara, namun tak kunjung diproses.

"Yang seperti Itu tidak diproses secara tuntas, tetapi kasus BLBI yang oleh audit BPK yang tak ada kerugian negara diungkit terus menerus," lanjut Hasto.

KPK menetapkan Syafruddin sebagai tersangka karena diduga saat menjabat sebagai Kepala BPPN pada 2004, dia mengusulkan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004.

Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Litigasi yang dimaksud adalah membawa penyimpangan penggunaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dilakukan BDNI di bawah kendali Sjamsul Nursalim ke pengadilan.

Sedangkan restrukturisasi adalah upaya perbaikan cara kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya.

Hasil restrukturisasinya adalah Rp 1,1 triliun dapat dikembalikan dan ditagihkan ke petani tambak, sedangkan Rp 3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi.

Artinya ada kewajiban BDNI sebesar Rp3,7 triliun yang belum ditagihkan dan menjadi kerugian negara

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Pemerintah Dapat Opini WTP dari BPK, Jokowi: Capaian Baik di Tahun Berat

Nasional
Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Menlu Sebut Pengembangan Vaksin PT Kalbe Farma dan Genexine Uji Coba Bulan Juli di Indonesia

Nasional
11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

11 dari 16 Mobil Sitaan Kasus Asabri Terjual Rp 17,23 Miliar

Nasional
Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Upaya Pemerintah Tambah Kapasitas RS akibat Lonjakan Covid-19 , Gunakan Asrama Haji hingga RSJ

Nasional
Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Pemerintah-DPR Diminta Beri Jaminan Bahas RKUHP, Tidak Langsung Mengesahkan

Nasional
Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Menlu Korsel Chung Eui-yong

Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Bertemu Menlu Korsel Chung Eui-yong

Nasional
Profil Singkat Laksda Anwar Saadi, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Profil Singkat Laksda Anwar Saadi, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Nasional
The Harvest dan Dompet Dhuafa Berkolaborasi untuk Penanganan Covid-19

The Harvest dan Dompet Dhuafa Berkolaborasi untuk Penanganan Covid-19

Nasional
LPSK: Laporan Korban atau Saksi Tindak Penyiksaan Tidak Banyak, tapi...

LPSK: Laporan Korban atau Saksi Tindak Penyiksaan Tidak Banyak, tapi...

Nasional
Wapres: Banyak yang Jadi Korban, Tidak Percaya Covid-19 karena Teori Konspirasi

Wapres: Banyak yang Jadi Korban, Tidak Percaya Covid-19 karena Teori Konspirasi

Nasional
Wapres Minta Mathlaul Anwar Bantu Benahi Pendidikan di Tanah Air

Wapres Minta Mathlaul Anwar Bantu Benahi Pendidikan di Tanah Air

Nasional
Kelanjutan RUU Otsus Papua, DIM Disetujui Pansus hingga Pembentukan Panja...

Kelanjutan RUU Otsus Papua, DIM Disetujui Pansus hingga Pembentukan Panja...

Nasional
Belum Ada Pembahasan, Anggota DPR Pastikan Masih Terima Masukan Publik Soal RKUHP

Belum Ada Pembahasan, Anggota DPR Pastikan Masih Terima Masukan Publik Soal RKUHP

Nasional
Bertemu Menlu Korsel, RI Tekankan Pentingnya Kerja Sama Kesehatan, Ketenegakerjaan, dan Ekonomi

Bertemu Menlu Korsel, RI Tekankan Pentingnya Kerja Sama Kesehatan, Ketenegakerjaan, dan Ekonomi

Nasional
Jokowi: WTP Bukan Tujuan Akhir, Kita Ingin Uang Rakyat Digunakan Sebaik-baiknya

Jokowi: WTP Bukan Tujuan Akhir, Kita Ingin Uang Rakyat Digunakan Sebaik-baiknya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X