Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Intervensi JK, Ini Cerita PKS soal Pencalonan Anies-Sandi

Kompas.com - 08/05/2017, 14:05 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid membantah bahwa ada intervensi Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pencalonan Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Namun, ia tak membantah jika ada komunikasi yang dibangun antara partai koalisi Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan Kalla.

Menurut dia, komunikasi itu hanya sebtas meminta masukan.

"Bahwa kemudian ada telepon dari Pak JK, ada komunikasi dengan Pak JK. Saya kira itu bagian dari, sekali lagi, bukan intervensi tapi bagaimana Pak Sandi meminta masukan, mungkin juga Pak Anies minta masukan," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2017).

"Memberi masukan kepada Pak Anies untuk pada intinya Pak JK mendukung," lanjut dia.

Hidayat mengatakan, istilah "intervensi" tak masuk akal jika melihat posisi politik Kalla.

(Baca: Agung Laksono Terkejut Ada Intervensi JK di Balik Pencalonan Anies Baswedan)

Pertama, Kalla bukan pengurus atau keluarga besar partai pengusung Anies-Sandi yakni Gerindra dan PKS.

Kedua, Kalla masih merupaka bagian dari Partai Golkar bahkan pernah memimpin partai berlambang pohon beringin itu.

Selain itu, pada Pilpres 2014 lalu Gerindra-PKS juga berada pada koalisi yang berbeda dengan Kalla.

"Masuk akal kah seseorang yang bukan pengurus partai kemudian melakukan intervensi dan intervensinya diterima? Ya enggak masuk akal," kata dia.

Sandiaga Uno, kata Hidayat, adalah orang pertama yang memunculkan nama Anies di koalisi.

Nama Anies juga dibahas dalam proses pengambilan keputusan calonan cagub-cawagub oleh Gerindra dan PKS sejak tiga hari sebelum penutupan pencalonan.

"Pak Sandi ternyata sudah berkomunikasi cukup intensif dengan Pak Anies. Jadi tiga malam sebelum penutupan itu nama Pak Anies sudah muncul dalam pembahasan kami Gerindra-PKS," papar Hidayat.

(Baca: JK Bantah Intervensi Pencalonan Anies Baswedan pada Pilkada DKI)

Meski demikian, Hidayat tak menampik jika dukungan Kalla dinilai signifikan bagi Anies-Sandi.

Menurut dia, dukungan Kalla dapat diartikan bahwa pasangan Anies-Sandi tak hanya diterima oleh komunitas Gerindra-PKS, tetapi juga kelompok lainnya.

"Beliau dari sisi partai, Golkar. Dari sisi koalisi, beliau Indonesia Hebat. Kalau Pak JK juga mendukung atau tidak menolak, berarti pasangan yang kami ajukan potensial untuk mendapatkan dukungan juga bukan hanya dari PKS dan Gerindra," kata Wakil Ketua MPR RI itu.

Hidayat juga membantah cerita soal figur Anies yang sempat tidak diperhitungkan atau diragukan. 

Ia mengatakan, partai koalisi mencari pasangan yang paling kuat untuk bisa melawan dua calon gubernur kompetitor yakni Basuki Tjahaja Purnama dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Bukan berarti ragu, tapi dalam proses mencari yang lebih bisa memenangkan, lebih unggul, lebih baik. Saya rasa proses itu wajar berlaku bukan berarti menghadirkan keraguan," kata dia.

"Bahkan kami waktu itu juga komunikasi dengan Pak Yusril untuk jadi bagian jika dimungkinkan jadi calon alternatif. Termasuk memikirkan untuk memunculkan Pak Yusuf Mansyur," lanjut Hidayat.

Intervensi Kalla

Cerita soal peran Jusuf Kalla dalam pemilihan Anies sebagai cagub DKI diungkapkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan saat berpidato dalam seminar nasional kebangsaan Gerakan Mubaligh dan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Zulkifli juga mengungkapkan tentang beberapa tokoh yang sempat diusulkan mendampingi Sandiaga pada Pilkada di Jakarta.

Mereka adalah Yusril Ihza Mahendra, Chairul Tanjung, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

Nama Anies, menurut Zulkifli, awalnya tidak diperhitungkan karena tidak ada partai yang mau mengusung dia.

Nama mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu akhirnya diajukan dan disetujui untuk mendampingi Sandiaga setelah ada intervensi Kalla.

Adapun Jusuf Kalla membantah pernyataan Zulkifli Hasan yang menyebut dia mengintervensi pencalonan Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta 2017.

Namun, Kalla mengaku berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memilih Anies.

"Saya kan ke luar negeri waktu itu. Tentu berbicaralah apa salahnya. Kami bicara dengan pimpinan partai agar semuanya hasilnya baik, negara aman, maju, dan damai. Coba sekarang? damai kan?" ujar Kalla, seusai meresmikan pembukaan Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) 2017, di Istana Wakil Presiden Jakarta, Kamis siang.

Dia tak sepakat jika komunikasi yang dilakukannya disebut sebagai intervensi.

"Kalau orang berbicara, emangnya intervensi? Masak saya tidak bisa bicara. Kalau saya bicara sama Anda, intervensi enggak? Enggak kan? Kalau orang berbicara kan boleh saja. Apa salahnya? Semua teman saya," kata dia.

Kompas TV Benarkah Transisi Kepemimpinan DKI Jakarta Terhambat?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com