Kompas.com - 08/05/2017, 08:01 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

“Benarkah ada upaya makar terhadap Presiden Joko Widodo?”
“Ataukah Allan, hanya mengumpulkan fakta dan kemudian menulis bebas dengan imajinasi dirinya?"

Menurut Anda, kira- kira apa jawabannya?

Sabar...., sebelum menjawab pertanyaan di atas, saya mau ceritakan dulu bagaimana pertanyaan itu muncul dan akhirnya saya mendapat wawancara eksklusif Allan Nairn.

Pertanyaan di atas, adalah pertanyaan saya, sebelum saya memutuskan untuk mengangkat wawancara Allan Nairn.

Berangkat dari keraguan itu, saya kemudian memutuskan bersama tim "Aiman" di KompasTV, untuk mewawancarai Allan Nairn.

Saat dihubungi tim Aiman-KompasTV, Allan sedang berada di Amerika Serikat dan mengatakan akan berangkat ke Indonesia untuk sebuah acara.

Akhirnya kami pun sepakat untuk mengatur wawancara dengannnya, 6 hari pasca-ia menyatakan bersedia diwawancara oleh saya.

Wawancara di perpustakaan

Tempat wawancara pun kemudian menjadi isu. Agar wawancara eksklusif ini menjadi yang pertama pasca-gaduh isu penggulingan Presiden Jokowi di Indonesia, saya memilih tempat di sebuah perpustakaan di kawasan Jakarta Pusat.

Di sana saya pun akhirnya melakukan wawancara dengan Allan Nairn, wartawan yang sudah hampir 40 tahun berkarier sebagai jurnalis investigatif, alias wartawan yang gemar melakukan peliputan terkait penyelidikan.

Allan banyak memilih topik seputar pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karenanya tak aneh, kalau ia kerap bergesekan dengan pihak militer di medan perang.

Salah satu karya Allan adalah tentang insiden di makam Santa Cruz, Dili, Timor-timor tahun 1991. Di makam tersebut, tewas lebih dari 200 orang yang merupakan warga Timor Timur pro kemerdekaan. Ratusan lainnya hilang.

Sejak saat itu Allan kerap menulis tentang perang di Timor Timur. Tahun 1999 ia pernah ditahan tentara Indonesia di Timor Leste yang saat itu bernama Timor Lorosae. Saat para jurnalis dievakuasi setelah referendum, Allan malah memilih tinggal di daerah yang sedang bergejolak itu.

 

Tak kapok, Allan kembali lagi ke Indonesia tahun 2009 mengkritisi soal operasi militer di Aceh. Terakhir, sebelum tahun 2017 ini, ia datang tahun 2014 menjelang Pemilihan Presiden untuk kembali mengingatkan soal tak tuntasnya pelanggaran HAM di peralihan masa reformasi tahun 1997-1998.

Isu Makar

Sekarang Allan datang lagi. Ia membawa isu kontroversial: makar terhadap Presiden Jokowi. 

Dari semua kiprahnya itu, setidaknya di mata saya, ia datang dan membuat laporan di semua titik kritis di Indonesia. Seolah-olah pas momennya.

"Apakah ini wawancara pertama soal isu makar ini?” tanya saya.
"Tentu saja,”  jawab dia. Ia menerangkan, dirinya datang ke Indonesia bukan karena permintaan saya  untuk mewawancarainya, tapi karena kebetulan ada sebuah acara yang harus ia hadiri di Indonesia.

“Kenapa Anda mengangkat topik soal makar terhadap Presiden Jokowi?” tanya saya lagi. Jawab Allan, karena ada banyak pelanggaran HAM yang belum ditindaklanjuti di Indonesia.

"Apa kaitannya dengan makar?” kejar saya.
“Tak dituntaskan karena pemerintahan Jokowi takut akan digulingkan,” jawab dia.

"Anda sudah menyimpulkan, siapa narasumber Anda?" saya mengejarnya.
“Puluhan Jenderal, diantaranya sepuluh yang masih aktif!” jawab Allan.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Jurnalis Allan Nairn
Hmm..puluhan jenderal, batin saya. Rasa ingin tahu saya makin tergugah.

Melihat sepak terjangnya selama ini yang selalu berdiri berseberangan dengan tentara, bagaimana mungkin Allan bisa mendapat akses sedemikian luas di kalangan tentara?

Allan terlihat terkejut saat saya mengajukan pertanyaan ini. Ia tidak memberi jawaban jelas.

“Kompleks sekali alasan para Jenderal mau cerita kepada saya. Faktanya, saya mendapatkan berbagai sumber itu,” jawab dia singkat.

Beda hukum di Indonesia dan Amerika Serikat

Apapun yang dikatakan Allan, ia mengklaim, informasi yang ia dapat 100 persen benar dan valid, meskipun ada pertanyaan saya yang tak bisa dijawabnya dengan lugas. 

Di sisi lain ada catatan yang saya sayangkan. Jika memang datanya benar dan valid serta dengan mudah ia mendapatkan akses kepada sejumlah jenderal, mengapa ia tidak memberikan kesempatan kepada sejumlah nama yang dirugikan untuk memberikan klarifikasi?

Kenapa Allan tidak melakukan cover-both-sides seperti yang seharusnya wartawan di Indonesia lakukan?

Saya teringat pada kewarganegaraan Allan yang berasal dari Amerika Serikat. Di sana dikenal Amandemen Pertama alias UUD 45-nya Amerika Serikat yang berbunyi:

“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise there of; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.”

Pada intinya, wartawan atau siapapun bisa sebebas-bebasnya berbicara, menulis, dan berekspresi. Mereka tidak akan dikenakan jeratan undang undang apapun karenanya dan bisa mengajukan petisi jika ada yang mempermasalahkan secara hukum.

Jadilah artikel Allan dan kebanyakan wartawan di AS, tidak menjadikan cover-both-sides menjadi hal yang utama.

Dan ketika hal tersebut diterjemahkan di Indonesia, yang punya yurisdiksi yang berbeda, maka, pasti ada masalah di kemudian hari. Inilah yang dialami oleh Tirto.id, karena menerjemahkan langsung tanpa melakukan verifikasi terhadap sumber-sumber yang disebut.

Lalu apa jawaban pertanyaan di awal tulisan ini?

Saya pikir, bila Anda sudah membaca keseluruhan tulisan saya ini, Anda dengan lugas bisa menjawabnya.

Namun jika belum, Saksikan AIMAN, Senin pukul 20.00 wib Eksklusif di KompasTV.

Salam

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Kejagung Akan Gabungkan Dua Berkas Perkara Ferdy Sambo dalam Kasus Brigadir J

Nasional
Komisi III Bakal Kembalikan 2 Nama Calon Pimpinan ke Presiden Jika Dianggap Gagal Saat 'Fit and Proper Test'

Komisi III Bakal Kembalikan 2 Nama Calon Pimpinan ke Presiden Jika Dianggap Gagal Saat "Fit and Proper Test"

Nasional
Sulit Temui Sekjen DPR untuk Bahas Larangan Masuk Ketua IPW, MKD: Lebih Sibuk dari Menteri...

Sulit Temui Sekjen DPR untuk Bahas Larangan Masuk Ketua IPW, MKD: Lebih Sibuk dari Menteri...

Nasional
Ada Permintaan dari Para Kiai, Gerindra Pertimbangkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres untuk Prabowo

Ada Permintaan dari Para Kiai, Gerindra Pertimbangkan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres untuk Prabowo

Nasional
KPK Periksa Zumi Zola Terkait Perintah Siapkan Uang untuk Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa Zumi Zola Terkait Perintah Siapkan Uang untuk Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Kejagung: Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Pembunuhan Brigadir J Lengkap

Kejagung: Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk di Kasus Pembunuhan Brigadir J Lengkap

Nasional
Berupaya Hubungi Lukas Enembe, Demokrat: Kami Ingin Penegakan Hukum Bebas Politik

Berupaya Hubungi Lukas Enembe, Demokrat: Kami Ingin Penegakan Hukum Bebas Politik

Nasional
Berkas Perkara 'Obstruction of Justice' Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Sudah Lengkap

Berkas Perkara "Obstruction of Justice" Ferdy Sambo dkk di Kasus Brigadir J Sudah Lengkap

Nasional
Sindir Pengacara Bharada E, Deolipa: Semua Gugatan Memang Mengada-ada

Sindir Pengacara Bharada E, Deolipa: Semua Gugatan Memang Mengada-ada

Nasional
Gerindra Tak Keberatan jika Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, tapi…

Gerindra Tak Keberatan jika Jokowi Jadi Cawapres Prabowo, tapi…

Nasional
Pengacara Lukas Minta KPK Lihat Tambang Emas, ICW: Ini Proses Hukum, Bukan Studi Banding!

Pengacara Lukas Minta KPK Lihat Tambang Emas, ICW: Ini Proses Hukum, Bukan Studi Banding!

Nasional
30 Jaksa Penuntut Umum Kasus Ferdy Sambo dkk Ditempatkan di Safe House

30 Jaksa Penuntut Umum Kasus Ferdy Sambo dkk Ditempatkan di Safe House

Nasional
ICW Ingatkan Lukas Enembe Bisa Dihukum Berat karena Tak Kooperatif sejak Awal

ICW Ingatkan Lukas Enembe Bisa Dihukum Berat karena Tak Kooperatif sejak Awal

Nasional
Febri Diansyah dan Rasamala, Eks Pentolan KPK yang Kini Bela Tersangka Pembunuhan Berencana

Febri Diansyah dan Rasamala, Eks Pentolan KPK yang Kini Bela Tersangka Pembunuhan Berencana

Nasional
Cegah 'Masuk Angin', Ponsel Tim Jaksa Kasus Sambo dkk Bakal Disadap

Cegah "Masuk Angin", Ponsel Tim Jaksa Kasus Sambo dkk Bakal Disadap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.