Ari Soedewo kemudian meminta agar fee sebesar 2 persen dibayarkan lebih dulu.
"Setelah itu Adami Okta berjanji akan memberikan sebesar 2 persen terlebih dulu," kata jaksa KPK.
Setelah beberapa kali pertemuan, Fahmi melalui dua pegawainya menindaklanjuti permintaan Kepala Bakamla dan Eko Susilo Hadi.
Selain Eko, ada tiga pejabat Bakamla lainnya yang menerima uang terkait pengadaan monitoring satelit.
Ketiganya adalah Bambang Udoyo, selaku Direktur Data dan Informasi pada Deputi Bidang Informasi, Hukum dan Kerja Sama Bakamla sebesar 105.000 dollar Singapura. Ia juga merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK).
Selanjutnya, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan sebesar 104.500 dollar Singapura, dan Tri Nanda Wicaksono selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sestama Bakamla sebesar Rp 120 juta.
Atas perbuatan tersebut, Eko Susilo didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.