Wapres Kalla: Unjuk Rasa 5 Mei Tidak Perlu, tetapi...

Kompas.com - 03/05/2017, 13:50 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla KOMPAS.com / DANI PRABOWOWakil Presiden Jusuf Kalla
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat, organisasi masyarakat tidak perlu melaksanakan aksi pada 5 Mei 2017 mendatang.

"Bagi pemerintah, tentu (aksi unjuk rasa) itu tidak perlu," ujar Kalla di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

Namun, Kalla menyadari bahwa bagi ormas dan kelompok masyarakat tertentu, aksi unjuk rasa tersebut harus dilakukan.

"Tapi bagi orang yang mau turun ke jalan, ya merasa perlu," ujar Kalla.

Oleh sebab itu, pemerintah tetap akan mengakomodasi aksi unjuk rasa itu melalui pengamanan oleh aparat kepolisian.

"Itu bagian dari kebebasan dalam demokrasi," ujar Kalla.

(Baca: Polisi Minta Peserta Aksi 5 Mei Tak Intervensi Hakim dalam Sidang Ahok)

Kalla mengingatkan, yang penting dalam sebuah aksi unjuk rasa adalah kepatuhan terhadap peraturan. Massa pengunjuk rasa harus menyadari adanya ketentuan tersebut.

"Ada aturannya. Jamnya terbatas, jalannya terbatas, jumlahnya dibatasi. Soal keamanan, kalau melanggar, ditangkap. Silahkan saja," ujar Kalla.

"Kalau urusannya perlu tidak perlu, tentu pemerintah menganggap tidak perlu ada lagi (unjuk rasa). Tapi sulit juga kami, sebab itu ada di UU," lanjut dia.

Diberitakan, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) akan menggelar aksi unjuk rasa pada 5 Mei 2017 di depan Mahkamah Agung. Aksi itu dilakukan menjelang hakim akan menjatuhkan vonis bagi terdakwa perkara dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama pada 9 Mei 2017.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Rikwanto mengingatkan para peserta aksi untuk tidak mengintervensi vonis hakim.

"Prinsipnya pengadilan itu independen, tidak boleh diintervensi. Demonstrasi juga perlu dibatasi," ujar Rikwanto di Kompleks Mabes Polri, Selasa (2/5/2017).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Sejak Rapid Test hingga Vaksinasi, DPR Dinilai Tak Peduli Rakyat Terdampak Covid-19

Nasional
Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Menko PMK Yakin PPKM Mikro Mampu Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Wakil Ketua DPR Sebut Kompeks Parlemen Zona Merah, Perlu Vaksinasi Covid-19

Nasional
Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Penembakan di Cengkareng, TNI-Polri Diminta Tak Lagi Biarkan Pelanggaran PPKM

Nasional
Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Menkes Terbitkan Aturan Baru soal Vaksinasi Mandiri

Nasional
Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Pengamat Nilai Isu Perpecahan Demokrat Berbahaya bagi Iklim Demokrasi

Nasional
Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Soal Kerumunan Penyambutan Jokowi, KSP: Wajar, Warga Sudah Lama Ingin Bertemu Presiden

Nasional
Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Polisi Dilarang ke Tempat Hiburan Malam, Masyarakat Diminta Lapor jika Melihat

Nasional
Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Apresiasi Kehadiran Polisi Virtual, Wakil Ketua DPR: Harus Tetap Humanis dan Persuasif

Nasional
Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Tak Hanya Anggota DPR dan Keluarga, Dasco Sebut Staf Pendukung Parlemen juga Divaksin

Nasional
Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Resmi Dilantik Jadi Wali Kota, Gibran dan Bobby Tetap Dikawal Paspampres

Nasional
Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Ingin Lakukan Revitalisasi KUA, Menag: Kondisi KUA Kita Jauh dari Kata Layak

Nasional
Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Fraksi PPP Pertanyakan Kebijakan DPR soal Keluarga Anggota yang Dapat Jatah Vaksinasi Covid-19

Nasional
Soal Aksi 'Koboi' Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Soal Aksi "Koboi" Anggota Polisi, Komisi III DPR: Sangat memalukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X