Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Terima Petani Telukjambe yang Lakukan Aksi Kubur Diri

Kompas.com - 03/05/2017, 11:56 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima petani Telukjambe, Karawang, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/4/2017).

Para petani ini sebelumnya sempat melakukan aksi kubur diri di Halaman Monumen Nasional (Monas).

Mereka menuntut agar Presiden menyelesaikan sengketa agraria antara petani dengan PT Pertiwi Lestari. 

Pertemuan antara Jokowi dan para petani berlangsung tertutup dari liputan media.

Jokowi didampingi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.

Sementara, petani yang hadir sekitar 20 orang.

Salah satu perwakilan petani, Boediono, mengaku belum ada solusi yang diberikan Jokowi atas konflik agraria yang terjadi.

"Belum ada jawaban. Suruh menunggu dua tiga hari," ujar Boediono.

(Baca: Peringati May Day, Petani Telukjambe Aksi "Kubur Diri")

Menurut Boediono, Presiden berjanji akan memanggil Menteri Agraria serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membahas masalah yang dialami para petani.

"Intinya kami minta dialokasikan karena tempat kami sudah tidak ada, kami sudah berbulan-bulan di sini. Anak-anak butuh sekolah," tambah Boediono.

Perwakilan petani lainnya, Maman Nuryawan mengatakan, konflik pertanahan ini bermula pada tahun 2012.

Saat itu, PT Bumi Pertiwi Lestari mengklaim tanah seluas 791 hektar yang sudah ditempati sekitar 600 petani sejak 1962.

"Dari konflik tersebut, kegiatan perusahaan tersebut merugikan masyarakat banyak, rumah-rumah kami dirobohkan, lahan pertanian kami dihancurkan dan anak-anak kami yang berpendidikan pun sebanyak 64 orang putus sekolah selama 8 bulan," kata Maman.

"Kami sekarang terkatung-katung di Jakarta menuntut keadilan dari Pemerintah Pusat untuk menangani konflik pertanahan yang ada di karawang," lanjut Maman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com