Apakah Buruh Ditunggangi Kepentingan Politik?

Kompas.com - 01/05/2017, 14:48 WIB
- --
EditorHeru Margianto

Sepanjang tahun 2016 hingga 2017 isu-isu perburuhan di media kental berkelindan dengan isu-isu politik. Hal ini tidak kuat ditemukan dalam pemberitaan mengenai buruh di tahun sebelumnya.

"Persinggungan yang cukup intensif pemberitaan buruh dengan politik menyiratkan dua kemungkinan makna: pertama, bangkitnya kesadaran dan partisipasi buruh dalam politik; kedua, adanya indikasi mobilisasi secara massif (baca: politisasi isu) yang dilakukan oleh buruh dalam rangka mencapai kepentingan politik kelompok tertentu," kata Direktur Komunikasi Indonesia Indicator (I2) Rustika Herlambang dalam kesimpulan penelitian I2 yang diterima Kompas.com Senin (1/5/2017). 

I2 meneliti 58.729 berita di 1.239 media online Indonesia baik lokal maupun nasional sepanjang 1 Mei 2016 hingga 29 April 2017. Riset ini bertujuan untuk memotret berbagai aktivitas, situasi, serta pergerakan buruh yang ada di Indonesia dalam potret media.

Menurut Rustika, persentuhan buruh dengan isu politik, baik lokal maupun nasional merupakan salah hal yang mengemuka tahun ini. Indonesia Indicator mendapatkan 7.316 berita isu buruh terkait pilkada, 3.2017 berita terkait tenaga kerja asing, dan 1.628 berita terkait tax amnesty.

"Berita-berita itu mendominasi hingga 21 persen dibandingkan dengan seluruh isu mengenai buruh itu sendiri," kata Rustika.

INDONESIA INDICATOR -
Menurut penelitian itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menjadi organisasi buruh yang paling banyak mewacanakan berbagai tuntutan dan aksi buruh. Ekspos KSPI berada di atas organisasi buruh lainnya di Indonesia, seperti SPSI, FSPMI, KSPSI, serta organisasi buruh internasional ILO.

Hal ini, demikian penelitian tersebut, berkorelasi dengan aktivitas Presiden KSPI Said Iqbal yang menjadi tokoh buruh paling vokal tahun ini. Berbagai pernyataan Iqbal dikutip paling banyak oleh media (7.750 pernyataan).

Jumlah ini berjarak jauh dengan aktivis buruh lainnya: Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migran Care, 870 pernyataan; Timboel Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), 631 pernyataan; Muhammad Rusdi, Sekjen KSPI, 572 pernyataan; dan Muchtar Pakpahan, Ketua Umum Partai Buruh Sosial Demokrat, 355 peryataan.

"Dominannya Said Iqbal di panggung media dibandingkan dengan aktivis lainnya disebabkan oleh karena Said Iqbal sebagai representasi aktivis buruh tidak hanya mengusung isu perburuhan, melainkan isu lintas sektor yang bahkan bersifat politis," kata Rustika.

INDONESIA INDICATOR -
Terkait isu yang lintas sektor yang bersifat politis ini, data media mengungkapkan, dari 1.667 berita Said Iqbal dalam pemberitaan mengenai buruh di dalamnya terdapat isu reklamasi (446 berita), tax amnesty (330 berita), pencalonan Rizal Ramli (119 berita), dukungan pada Anies-Sandi (30 berita) dan e-KTP (26 berita).

Penelitian mendapatkan, pemberitaan mengenai buruh selalu hadir di setiap bulan dengan beragam isu. Secara umum isu utama gerakan buruh masih belum bergeser dari persoalan hak fundamental esksistensi sehari-hari.

Berturut-turut tunttan buruh yang paling banyak dipotret media adalah upah layak (2.759 berita), iuran BPJS (1.051 berita), penghapusan sistem kontrak (971 berita), pesangon dan cuti melahirkan (748 berita).

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X