Bertemu Aung San Suu Kyi, Jokowi Ingin Ada Kedamaian di Rakhine

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya menjaga stabilitas keamanan di Rakhine State, Myanmar.

Pasalnya, stabilitas politik Myanmar berimplikasi terhadap stabilitas keamanan di kawasan ASEAN.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat bertemu State Counsellor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi, di sela kunjungannya ke Filipina, Sabtu (29/4/2017).

Pertemuan yang dilaksanakan di ruang Hotel Sofitel, Philippine Plaza, Manila, dilakukan sebelum bertolak menuju acara pembukaan KTT ASEAN ke-30.

"Intinya adalah agar Rakhine State ini bisa berkembang menjadi sebuah wilayah yang maju secara inklusif, yang tidak terjadi diskriminasi, dan sebagainya," ucap Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam keterangan tertulis kepada awak media.

Selain Retno, dalam pertemuan itu, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Presiden Jokowi, kata Retno, berkomitmen menawarkan bantuan kerja sama kepada pemerintah Myanmar.

Tak hanya bantuan yang bersifat segera, seperti pengiriman kontainer bantuan, tapi juga kerja sama antara kedua negara yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang.

"Tadi Presiden mengatakan antara lain program-programnya yang kita tawarkan adalah program untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk livehood program, dan lain-lain," ujarnya.

Sementara itu, Aung San Suu Kyi, menurut Retno, berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan Indonesia selama ini.

Hanya, Suu Kyi mengaku, bukan persoalan mudah mewujudkan perdamaian di Rakhine State.

"Daw Suu menyampaikan bahwa situasinya memang tidak mudah, tetapi Daw Suu menyampaikan bahwa komitmen pemerintah Myanmar sangat kuat untuk memperbaiki situasi yang ada di Rakhine State," ujarnya.